iklan
KERINCI, Sejumlah anggota DPRD Kabupaten Kerinci disebut menerima paket proyek tahun 2014. Tidak tanggung-tanggung, tahap awal 22 paket dengan total Rp 4, 4 miliar diterima sejumlah anggota DPRD Kerinci.

Informasi yang diperoleh media ini, satu anggota dewan memperoleh satu paket proyek dengan nilai proyek sekitar Rp 200 juta. Sementara paket proyek yang diberikan ke anggota dewan sebanyak 22 paket, sehingga total nilai proyek sekitar Rp 4,4 miliar.  “Tahap awal ini hanya untuk anggota Komisi III yang membidangi pembangunan (mitra Dinas PU, red) dan pimpinan DPRD Kerinci,” bisik sumber di internal Dinas PU Kerinci.

Sumber lainnya dari kalangan kontraktor mengatakan, paket proyek tersebut biasa disebut paket aspirasi. Menurutnya, tidak  semua proyek tersebut dikerjakan langsung oleh anggota dewan, tapi diberikan ke kontraktor. “Paket diberikan dewan ke kontraktor. Dewan hanya mengambil fee dari kontraktor 10-15 persen dari nilai proyek,” ujar Z, salah seorang kontraktor.

Dikatakannya, jenis paket proyek yang diterima anggota dewan itu seperti jalan lingkungan dengan nilai sekitar Rp 200 juta per paket. Tahap pertama tahun 2014 baru 22 paket yang diterima anggota dewan, khusus komisi III DPRD Kerinci dan pimpinan. “Masih ada tahap kedua, komisi yang lain belum dapat,” tandasnya.
--batas--
Dewan dapat jatah proyek, kata sumber, sudah berlangsung sejak lama. Tahun 2013 saja seluruh anggota dewan mendapatkan jatah proyek. “Tahun 2013 lalu 1 anggota dewan 1 paket, kecuali pimpinan dapat 2 paket,” ungkapnya.

Sementara itu, Ketua Komisi III DPRD Kerinci, Bulkiah membantah dirinya dan anggota komisi III mendapatkan jatah proyek dari Dinas PU Kerinci. “Itu cerito bae, mano ado DPR main proyek. Yang main proyek itu kontraktor,” ujarnya.

Namun salah satu anggota Komisi III, saat ditanya mengenai proyeknya dikerjakan siapa, dia mengaku proyeknya diberikan ke salah seorang kontraktor.  “Paket yang satu sudah saya berikan dengan M, yang satu lagi masih ada,” tandasnya.

Kepala Dinas PU Kerinci, Untung Yasril saat dikonfirmasi enggan berkomentar. Dia mengaku tidak tahu terkait bagi-bagi proyek untuk anggota dewan. “Saya no coment lah. Saya tidak tahu, itu Unit Layanan Pengadaan (ULP), pejabat pengadaan,” ujarnya singkat.

sumber: jambi ekspres

Berita Terkait



add images