Masyarakat yang tercatat sebagai penerima gas 3 kg terancam akan kesulitan mendapatkan gas bersubsidi tersebut. Pasalnya, akibat naiknya harga gas 12 kg, gas 3 kg akan nenjadi primadona dan diperebutkan masyarakat.
Junedi Singarimbun, ketua pansus tata niaga gas DPRD Kota Jambi mengaku, keluhan masyarakat penerima gas bersubsidi 3 kg tentang semakin sulitnya ketersediaan gas telah banyak didengarnya. Diakui Junedi, kondisi warga tersebut semakin terancam dalam mendapatkan haknya untuk menggunakan gas bersubsidi 3 kg.
“Sudah banyak warga mengungkapkan perasaan ke kita pansus tata niaga gas. Karena sudah tidak kondusif, tidak teratur lagi. Posisi gas 3 kg ini jadi bahan rebutan karena ada kenaikan elpiji12 kg,” katanya.
Bahkan menurut Junedi, ada juga yang menggunakan elpiji 3kg untuk industri restoran. Hal ini tidak sesuai dengan peraturan ESDM. Dimana yang boleh memakai gas 3kg itu cuma rumah tangga, usaha mikro dan sosial.
”Hanya tiga itu yang boleh memakai gas 3kg. Makanya kondisi mereka penerima subsidi bisa terancam karena tidak dilindungi perda. Ada 88rb KK yang dilindungi Perda, yang berhak mendapat 3 kg. Kalau begini mereka jadi tidak dapat,” ungkapnya.
--batas--
Oleh sebab itu, Junedi mendesak pemkot untuk segera menertibkan hal tersebut. Menurutnya kartu kendali harus segera digunakan untuk melindungi penerima gas bersubsidi 3kg tersebut. ”Kita sudah anggarkan untuk pembuatan kartu kendali itu Rp 200 juta. Di ekonomi ada 100 juta, di disperindag ada 100 juta juga. Kita mnta 1 april sudah jalan,” sebutnya.
Selain itu Junedi meminta pemkot untuk segera mengumpulkan semua pangkalan untuk di data tentang pendistribusian gas bersubsidi 3 kg. Ia mengaku optimis perda tata niaga gas bisa berjalan dengan baik. ”Yang jelas kita sudah pernah menjalankan minyak tanah. Ikuti aja itu. Dengan kartu kendali, jalan kok. Asal kita mau. Agen dan pangkalan, punya kemauan melayani kemauan masy. Diawasi RT jalan kok,” tegasnya.
Ditemui terpisah, Walikota Jambi SY. Fasha mengaku dalam waktu dekat pihaknya akan melakukan sidak ke pangkalan. Ditegaskannya, pemkot siap memberikan sanksi bagi pangkalan yang tidak melaksanakan distribusi gas bersubsidi 3kg sesuai aturan.
“Kami sudah data. Agen ada 9, pangkalan ada 97 atau 197 saya lupa tapi km sudah data semua. Dalam waktu dekat ini kami akan sidak. Kita akan buat kartu pengendalinya nanti. Apabila pangkalan menyalahgunakan gas 3kg. Sangsinya sudah jelas. Denda puluhan juta dan kita akan tutup dia nanti,” pungkasnya.
sumber: jambi ekspres
