Realisasi pencapaian penerimaan pajak yang diperoleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPPP) Jambi pada tahun 2013 lalu, belum memenuhi target yang ditetapkan. Dimana target sebesar Rp 3,5 triliun terealisasi Rp 3,2 triliun.
Angka ini masih dibawah pencapaian penerimaan pajak Sumbar sebesar Rp 3,4 triliun. Meski begitu, realisasi tetap tumbuh sebesar 6 persen dari tahun sebelumnya. KPPP Jambi pada tahun 2014 ini, akan melakukan pengawasan langsung terhadap sektor wajib pajak yang belum tergarap.
Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jendral Pajak (DJP) Sumatra Barat- Jambi, M. Ismiransyah M. Zain mengatakan, pada tahun 2012 lalu, realisasi penerimaan pajak melebihi target. Dari target sebesar Rp 5,8 triliun terealisasi sebesar Rp 6 triliun.
Turunnya realisasi pada tahun 2013, dipengaruhi beberapa faktor. Diantarnya, ekonomi yang turun, harga dan krisis global. Pada tahun 2013 realisasi pencapaian penerimaan pajak wilayah Sumbar - Jambi sebesar Rp 6,5 triliun dari target sebesar Rp 7,7 triliun. "Pada dasarnya secara nasional realisasi pajak juga turun, terealisasi sebesar Rp 945 triliun atau 92 persen dari target," jelasnya saat berkunjung ke Graha Pena Jambi Ekspres, Selasa (21/1).
Pada tahun 2014 ini, merupakan tahun politik, namun dukungan bidang politik terhadap pajak sangat minim. Hal ini dibuktikannya dengan susah mendapatkan data-data wajib pajak dari politisi. Padahal berdasarkan Undang-undang No 35 ayat 1 semua pihak wajib menyerahkan data pajak pada pihak pajak.
--batas--
Selain itu, kurangnya tenaga juga mempengaruhi perolehan pajak, baik secara nasional maupun daerah. Secara nasional dari Rp 250 juta wajib pajak hanya memiliki 32 ribu pegawai pajak, dan untuk Jambi dari 181 ribu wajib pajak hanya memiliki 83 orang pegawai pajak. "Sangat ironis jika dibandingkan dengan negara-negara lain yang memperolek pajak besar dari wajib pajak yang tidak terlalu besar," imbuhnya.
Kepala KPPP Jambi, Eko Budihartono menambahkan, perolehan pajak didomonasi oleh sektor perdagangan sebesar 22 persen, industry pengolahan sebesar 17 persen, konstruksi sebesar 16 persen dan administrasi pemerintah 9 persen.
Masih ada sektor-sektor lainnya yang tumbuh dibawah sektor unggulan tersebut. Namun, sayangnya pada sektor yang menyumbang 17 persen dibatasi aktivitasnya seperti kelapa sawit, batu bara dan pertambangan lainnya. "Dengan kondisi realisasi pajak sebesar Rp 3,2 triliun untuk Jambi, pada dasar masih tumbuh sebesar 6 persen walaupun masih kalah dari Sumbar," sebutnya.
Untuk menggenjot peroleh pajak, pada tahun 2014 ini, KPPP Jambi akan melakukan pengawasan langsung, dengan cara account representative (AR) atau mendata langsung wajib pajak lain, selain yang sudah ada sebanyak 500 besar wajib pajak. Dengan gerakan ini pada bulan Januari dan Februari, wajib pajak potensial yang lainnya mulai gerah dan mendatangi KPPP Jambi.
Ini semua dilakukan, agar wajib pajak yang lain juga berkontribusi untuk membangun daerah. “Pihak Polda Jambi juga sudah mendengar bahwa wajib pajak lain sudah mulai gerah,” tandas Eko.
sumber: jambi ekspres
