Alotnya penyelesaian tower 527 di atas lahan milik Yosan Tonius, mulai mengusik warga Desa Mendalo Darat.
Beberapa warga mulai menanyakan alasan alotnya penyelesaian lahan tersebut. Padahal, listrik adalah untuk kepentingan masyarakat banyak. ‘’Masyarakat saya sudah mulai bertanya, mengapa hanya satu tower itu sulit diselesaikan. Padahal masyarakat banyak yang korbankan lahan demi kepentingan masyarakat banyak,’‘ kata Kepala Desa Mendalo Darat, Kasirin.
Ayah dua anak yang dilantik sebagai kepala Desa pada 25 Juli 2013 itu pun mulai khawatir. ‘‘Saya sampaikan pada warga sedang dalam proses,’‘ jelas Kasirin.
Tapi ada lagi yang nyelutuk. ‘‘Masa susah sekali menghadapi satu orang. Ini kan untuk kepentuingan masyarakat banyak, bukan kepentingan perorangan,’‘ tambah suami Ny Supriyati ini.
Untuk menjaga hal-hal yang kurang diingini, Kasirin meminta kepada pemilik lahan, agar bisa menyelesaikan dengan segra. Kalau berlarut-larut, dia khawatir terus menjadi pusat perhatian warganya.
--batas--
Kepala desa kelahiran 1971 yang dikenal akarab dengan masyarakatnya ini, sanggup mengamankan jalannya proyek pemerintah itu. ‘‘Kalau warga saya diminta untuk membantu mengamankan jalannya pembangunan jaringan itu, saya siap,’‘ tutur kepala desa yang sehari-hari dikenal sebagai pedagang ini dengan nada polos.
‘‘Selama itu untuk kepentingan bangsa dan negara kami siap,’‘ tambahnya dengan nada serius.
Dia mengaku punya beban karena kasus tower 527 di wilayahnya itu belum bisa rampung. Karenanya, dia berulang-ulang mengimbau kepada pemilik lahan untuk mau berkorban untuk kepentingan orang banyak.
‘‘Saya juga pernah sampaikan kepada pemilik lahan, dia justeru mengatakan, tidak boleh ada tower di lahannya. Alasan itu, saya kira jangan sampai terjadi kalau ingin hidup bermasyarakat,’‘ tegasnya.
Sementara itu, PLN juga tetap meminta kerelaan pemilik lahan, agar tower tersebut bisa dibangun di atas lahan milik pengusaha tersebut. Sebab, kalau dipindahkan ke titik lain, pembangunanya semakin mundur. Padahal, listrik 104 MW sudah beroperasi sejak 2013 lalu. Belum lagi dengan waktu pembebasan lahan. Biayanya pun akan membengkak. Bila satu titik itu berubah, maka akan tambah empat tower baru lagi.
Biayanya bisa membengkak sampai Rp 5 miliar. ‘‘Ini uang negara, tidak boleh kami hambur-hamburkan. Ini bukan uang PLN,’‘ ucap GM Unit Induk Pembangunan (UIP) III, Hakim Nawawi.
sumber: jambi ekspres
