KERINCI, Ribuan pendukung calon Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Murasman-Zubir Dahlan (MZ) kemarin unjukrasa didepan kantor DPRD Kerinci.
Mereka meminta agar DPRD Kerinci tidak menjadwalkan rapat Paripurna Istimewa untuk pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Kerinci periode 2014-2019 sebelum kepastian hukum dan keadilan ditegakkan dengan benar. Pendemo juga meminta agar DPRD Kerinci menyurati Mahkamah Konstitusi (MK) untuk membuka kembali sidang penyelesaian sengketa Pilkada Kerinci agar pihak yang bersengketa bisa diadili dalam kedudukan hukum yang sama.
Lalu menyurati Presiden, Mendagri dan Gubernur Jambi untuk menunda pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Kerinci 2014-2019 sebelum kepastian hukum dan keadilan ditegakkan dengan benar. "DPRD Kerinci kami minta agar menggelar rapat dengar pendapat untuk penyelesaian sengketa Pilkada Kerinci yang adil dan memenuhi rasa keadilan rakyat Kerinci," ujar Reza, salah seorang orator.
Dalam unjukrasa sempat terjadi kericuhan antara pengunjukrasa dengan aparat Kepolisian. Karena pengunjukrasa memaksa masuk kedalam kantor DPRD Kerinci. Bahkan saat aksi saling dorong terjadi pelemparan kearah kantor DPRD Kerinci oleh oknum yang tak bertanggung jawab.
Pantauan dilapangan didalam postes yang dibawa pendemo dituliskan 'Jangan Sampai Sungai Batang Merao menjadi sungai berdarah, Batalkan keputusan KPU dan MK, KPU aneh tapi nyata, buka kantor hari minggu,
--batas--
Jangan Kerinci jadi lautan darah kedepan, Kami masyarakat kerinci tidak ingin Adzan dilantik menjadi Bupati Kerinci karena Adzan Bupati MK, Tegakkan keadilan sebelum tiba kehancuran, Lebih baik mati daripada dikalahkan'.
Husnul Khotimah, koordinator unjukrasa mengatakan, tanggal 4 Maret pihaknya tetap akan melantik Murasman jadi Bupati Kerinci. "4 Maret tetap kita lantik Murasman sebgai Bupati Kerinci. Yang melantik masyarakat Kerinci langsung," ucapnya.
Setelah lama berorasi, sekitar pukul 10.10 utusan pengunjukrasa diterima anggota DPRD Kerinci. Hadir dalam dengar pendapat itu Ketua DPRD Liberty, Wakil Ketua DPRD Irmanto, Wakil Ketua DPRD Sartoni dan Kapolres Kerinci AKBP A Mun'im.
Didalam rapat dengar pendapat, Muhardi salah seorang utusan pendemo kepada anggota DPRD Kerinci pihaknya memohon perlindungan dan penegakan hukum seadil-adilnya dari DPRD Kerinci, karena gerbang terakhir pihaknya mencari keadilan adalah DPRD Kerinci. "Kami memohon DPRD tidak jadwalkan rapat paripurna istimewa pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Kerinci," ujarnya.
Irmanto, Wakil Ketua DPRD Kerinci mengatakan, pihaknya memang sudah menyiapkan pelantikan, tapi apakah yang dilantik itu pelaksana tugas atau Bupati definitif, yang jelas pelantikan tetap dijadwalkan. "Pelantikan akan tetap kita laksanakan," ujarnya.
Rapat sempat panas karena pendemo menuduh DPRD Kerinci tidak independen. Karena telah menetapkan jadwal rapat Bamus untuk membahas pelantikan Bupati, padahal saat itu pleno KPU belum dilakukan. "Pleno KPU belum, tapi DPRD Kerinci sudah menandatangani jadwal rapat Banmus untuk pelantikan," ujar Mahfud, utusan pendemo.
Hasil rapat dengar pendapat disepakati DPRD akan mengundang KPU Kerinci untuk mengadakan rapat dengan DPRD Kerinci Senin (10/2) mendatang, pukul 09.00. Kemudian DPRD Kerinci tidak menjadwalkan rapat pelantikan Bupati terpilih sebelum permasalahan pengaduan aliansi selesai. "Hasil rapat tersebut dibawa rapat dengar pendapat dihadiri utusan aliansi dan pihak terkait," tandasnya.
Sementara itu Kapolres Kerinci AKBP A Mun'im mengatakan, pihaknya menurunkan 300 personil termasuk BKO Brimob untuk pengamanan unjukrasa. Dikatakannya, keadaan Kerinci masih kondusif, sehingga tidak ada penambahan pengamanan di wilayah Siulak. "Kerinci masih kondusif. Pengamanan kita tetap optimal, seluruh anggota Polsek kita kerahkan," pungkasnya.
sumber: jambi ekspres
