JAMBIUPDATE.COM, JAKARTA - Pengamat politik Yudi Latief mengatakan, hanya Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang bisa meredakan kegaduhan situasi ekonomi, politik, dan hukum, belakangan ini. Salah satunya dengan me-reshuffle beberapa menteri yang dianggap menjadi sumber masalah.
"Sudah banyak permasalahan yang terjadi di pemerintahan Jokowi-JK. Kalau pemerintahan Jokowi-JK ingin dapat bekerja optimimal, reshuffle kabinet jalan keluarnya," kata Yudi dalam diskusi bertema Revolusi Pancasila dan Menanti Kehancuran Negara Republik Indonesia?" di kantor Founding Fathers House (FFH), Jakarta, Senin (16/3).
Perombakan kabinet ini, menurut Yudi, perlu dilakukan terhadap para menteri yang sejauh ini tak mampu mewujudkan gagasan Nawacita Presiden Jokowi. Di antaranya, menteri yang membidangi perekonomian serta menteri bidang hukum. "Sederhana, melemahnya rupiah bisa dijadikan indikator kalau tim ekonomi pemerintahan Jokowi-JK tidak berjalan," tandasnya.
Sementara itu, terkait masalah Hukum dan HAM (Menkumham), Yudi menilai, Menkumham Yasonna H Laoly kerap mengeluarkan kebijakan yang membuat gaduh situasi politik nasional. "Kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan Menkumham selalu prematur. Itu yang membuat situasi politik nasional terus gaduh," tuturnya.
Lebih lanjut, dia menilai Jokowi gagal dalam membangun politik kepartaian. Sebagai kepala negara, ia juga mempunyai kepentingan untuk membangun tatanan partai politik yang sehat. "Sudah seharusnya Jokowi dapat mencegah terpecahnya partai politik," pungkasnya.
(jpnn)
Sumber: www.jpnn.com
