JAMBIUPDATE.COM, SUNGAIPENUH - Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Sungaipenuh tidak memberikan rekomendasi terhadap LKPj Walikota Sungaipenuh, tahun anggaran (TA) 2014. Ini disampaikannya, dalam rapat paripurna pandangan fraksi-fraksi, Rabu (10/6).
Juru bicara Fraksi PDI Perjuangan, Fakhrudin dalam pandangan Fraksinya menyampaikan hal itu. Fraksi PDI Perjuangan memberikan sejumlah catatan untuk Walikota Sungaipenuh. Seperti, Pemkot Sungaipenuh diminta untuk tidak membuka penerimaan CPNS lagi, karena penerimaan CPNS hanya menguntungkan beberapa oknum pejabat di Pemkot Sungaipenuh.
Penerimaan CPNS tidak usah dilaksanakan dulu, ujar Fakhrudin.
Sementara Fraksi Koalisi Merah Putih (KMP) dengan juru bicara Zulhadri memberi catatan, seperti retribusi daerah yang masih rendah. Sehingga SKPD diminta optimal meningkatkan PAD. Pol PP diminta untuk menegakkan perda retribusi, katanya.
H Arif Al Malik dari Fraksi Suara Rakyat meminta agar Walikota Sungaipenuh mendefinitifkan Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) dan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD. Kemudian agar Walikota dalam melakukan reshufel kabinet bisa menempatkan orang yang sesuai dengan kemampuan dan keahliannya. Dalam satu tahun pergantian pejabat dilakukan berkali-kali berpengaruh kepada menurunnya kinerja SKPD, ucapnya.
Sementara itu, Fraksi Demokrat dengan juru bicara Fajran merekomendasikan agar Pemkot Sungaipenuh dapat meningkatkan PAD dan meminimalisir kebocoran retribusi dan pajak daerah. Pol PP harus maksimal dalam menegakan Perda retribusi, katanya.
(dik)
