JAMBIUPDATE.COM, KUALATUNGKAL - Pemkab Tanjab Barat tak kunjung mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK setiap tahunnya. Ini menjadi sorotan sejumlah fraksi di DPRD Tanjabbar saat Paripurna Aporan Kinerja Pemerintah Derah (LKPD) beberapa hari lalu.
Perwakilan Fraksi Golkar, Dedi Hadi, saat penyampaian pandangan mengatakan manajemen aset di Tanjabbar tergambar dari temuan BPK yang memberikan opini WDP, sehingga manajemen aset harus diperbaiki.
Hal senada juga disampaikan Hamdani dari Fraksi PDI-P, menurutnya permasalahan aset ini harus menjadi perhatian serius Pemkab Tanjab Barat.
"Jangan setiap tahun aset terus yang menjadi temuan BPK," sebutnya.
Dari Fraksi Demokrat dan Hanura, yang disampaikan Jamal Darmawan Sie, menyebut setiap SKPD harus menelusuri keberadaan aset, baik itu berupa gedung, kendaraan maupun tanah.
" Ini dilakukan agar kedepan aset Pemkab tidak lagi jadi temuan," sebutnya.
Mendengar tanggapan fraksi dewan ini, Bupati Tanjabbar, Usman Ermulan mengatakan perbaikan manajemen aset terus dilakukan Pemkab, mulai dari menelusuri keberadaan aset di setiap SKPD dan tanah milik Pemkab.
"Kita berharap kedepannya aset kita tidak lagi jadi temuan," pungkas bupati. (sun)
