iklan

JAMBIUPDATE.CO, MUARA BUNGO Kepengurusan DPC Hanura se-Provinsi diduga illegal. Pasalnya, hasil Muscab ditingkat kabupaten/kota tersebut tidak diakui oleh DPP.

Hal ini diakui oleh Wakil Ketua DPD Hanura Provinsi Jambi Bidang Organisasi, Pedi saat dikonfirmasi wartawan. Bahkan terkait hal ini, pihaknya telah dipanggil oleh DPP.

Saya sebagai Ketua Organisasi di Partai Hanura memang diminta keterangan oleh DPP mengenai ilegalnya Muscab di Jambi. Dan besok Senin (15/2) kami dipanggil oleh DPP bersama dengan Ketua DPD dan juga Sekjen untuk memberikan keterangan masalah ilegalnya Muscab ini, ujarnya.

Memang sesuai PO Partai Hanura Muscab yang dilakukan di Jambi itu ilegal. Dan keputusan kita serahkan ke DPP untuk dilakukan Muscab ulang atau apa keputusan DPP besok sore (hari ini, red) kami dipanggil dan akan memberikan keterangan yang benar, sambungnya.

Dikatakannya, jika memang nantinya DPP dalam keputusannya menyatakan, seluruh Ketua DPC di Jambi ini ilegal, maka seluruh surat yang ditandatangani oleh Ketua DPC tidak sah.

Ahmad Fauzan, Wakil Ketua DPC Hanura Bungo juga membenarkan bahwa kepengurusan Hanura saat ini tengah menggalami kejanggalan. Seperti Muscab di DPC Hanura di Bungo lalu, itu dilaksanakan tanpa diketahui oleh DPP.

Banyak terjadi kejanggalan dalam pemilihan kepenggurusan di DPC Hanura. Tapi ini tidak terjadi di Bungo saja, hampir disemua DPC di Provinsi Jambi. Secara aturan ini melanggar AD/ART partai, seharusnya jika menggelar Muscab setelah mendapat izin dari DPP, ujarnya.  (hnd)


Berita Terkait



add images