iklan Gubernur Jambi, Zumi Zola, saat memimpin pertemuan bersama Komisi VI DPR RI, Senin (1/8).
Gubernur Jambi, Zumi Zola, saat memimpin pertemuan bersama Komisi VI DPR RI, Senin (1/8).

JAMBIUPDATE.CO, JAMBI - Gubernur Jambi Zumi Zola Zulkifli, memperjuangkan pembangunan infrastruktur yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat di Provinsi Jambi kepada Komisi VI DPR-RI yang hadir untuk menampung aspirasi masyarakat di daerah.

Pertemuan ini dilakukan di ruang Pola kantor Gubernur, Senin (1/8). Rombongan Komisi VI DPR RI yang dipimpin oleh Farid Al Fauzi dari Fraksi Partai Hanura dan disambut langsung oleh Gubernur Jambi Zumi Zola.

Pada kesempatan ini hadir Sekretaris Daerah Provinsi Jambi H.Ridham Priskap,SH,MH,MM dan sejumlah perwakilan dari kepala daerah Kabupaten/kota se Provinsi Jambi termasuk pihak dari kementrian BUMN.

Zola sangat mengapresiasi adanya Kunjungan Kerja  (Kunker) dari komisi VI DPR RI tersebut. Ia pun menyempatkan berbicara terkait kondisi beberapa bandara maupun pelabuhan dan listrik yang ada di Provinsi Jambi.

"Saya Fokuskan Permintaan Tentang Bandara, Pelabuhan dan juga masalah Listrik, ungkap Zola.

Untuk Bandara, jelasa Zola, memaparkan tiga bandara yang harus mendapatkan perhatian yaitu bandara Sultan Thaha di Kota Jambi, bandara di Bungo dan bandara di Kerinci.

 Masalah bandara untuk Sultan Thaha di bawah Angkasa Pura bisa menjadi bandara internasional, acuannya adalah Singapura dan Malaysia, karena banyak sekali masyarakat Jambi yang menjadikan Singapura dan Malaysia sebagai tempat edukasi , berobat atau memang ada keluarga yang tinggal disana, jelasnya.

Selain itu, Gubernur juga menyampaikan tentang pentingnya pelabuhan bagi Provinsi Jambi, dimana pada saat ini 50 s.d 60 persen arus barang keluar masuk Provinsi Jambi dilakukan melalui pelabuhan di Palembang dan Sumatera Barat.

Untuk mencapai ke Pelabuhan Talang Duku sendiri  membutuhkan waktu 20 jam tidak efektif dari segi waktu dan biaya, saat ini 50 s.d 60 persen arus barang ke Jambi melalui Sumatera Barat, Palembang dan Riau, itu berarti komoditi kita hanya ditampung 20 persen, tambahnya.

Kita butuh pelabuhan untuk mendukung ini yaitu pelabuhan Muara Sabak, karena dari segi posisi sangat memungkinkan, kalau pelabuhan ini berjalan akan berimbas kepada ekonomi masyarakat kita, tidak meninggalkan pelabuhan Ujung Jabung yang, dimana kita membutuhkan investor untuk membangun karena tidak mungkin menggunakan APBD, kita harus bersaing aktif, bukan menjadi penonton dan semoga ini bisa diperjuangkan pungkasnya. (wan/hms)

 


Berita Terkait



add images