Ilustrasi.
Ilustrasi.

JAMBIUPDATE.CO, JAKARTA - Badan Kepegawaian Negara (BKN) mengarahkan instansi pemerintah yang permintaan formasi CPNS tidak terpenuhi melakukan penataan kepegawaian, baik dari sisi kuantitas maupun kualitas. Hal ini menyusul keputusan pemerintah untuk menunda rekrutmen CPNS untuk 32 instansi pusaŽt.

Menurut Kepala Pusat Perencanaan Kepegawaian dan Formasi BKN Paulus Dwi Laksono,Ž penataan kepegawaian dari sisi kuantitas bisa dilakukan melalui redistribusi PNS, penarikan pegawai yang berstatus dipekerjakan dan diperbantukan, serta pengoptimalan kinerja pegawai.

Sedangkan penataan dalam sisi kualitas meliputi peningkatan kompetensi pegawai untuk meminimalisir kesenjangan kompetensi dan hasil kerja yang ditargetkan.

"Penataan perlu dilakukan karena memang penundaan menyebabkan kebutuhan akan pegawai tidak terpenuhi," ujar Paulus di Jakarta, Kamis (10/11).

Dia mengakui, secara nasional jumlah PNS di Indonesia kurang. Tidak hanya kurang dari sisi kualitas tapi juga kuantitas. Apalagi ada sejumlah daerah otonom baru hasil pemekaran yang masih membutuhkan pegawai.

"Untuk memutar organisasi, instansi pemerintah perlu pegawai sehingga salah satu pilihan yang mungkin diambil adalah mengangkat tenaga tidak tetap atau tenaga honorer. Namun, sejak adanya PP 48/2005, pengangkatan tenaga honorer tidak lagi diperkenankan. Nah, solusi satu-satunya adalah melalui redistribusi pegawai," jelas Paulus.Ž(esy/jpnn)


Sumber: www.jpnn.com

Komentar

Berita Terkait

Ngaku Bisa Hilangkan Bau Badan, Ternyata Renggut Mahkota ABG

Sinyal Tunjangan PNS Bakal Dipangkas 50 Persen

Ya Ampun, Harga Cabai Merah Sampai Sebegini Mahalnya

Golkar Tarik Dukungan ke Ahok?

8 Tugas Trump pada 100 Hari Pertama Sebagai Presiden

Rekomendasi




add images