JAMBIUPDATE.CO, JAMBI Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Perwakilan Jambi, setiap tahun melakukan pemeriksaan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP). Yang selalu menjadi temuan ialah masalah aset.
Pada LHP 2015, hanya Kerinci, Batanghari, Tebo dan Pemprov Jambi yang opininya WTP. Muaro Jambi, Tanjungjabung Timur, Bungo, Merangin dan Sarolangun masih diberikan opini WDP. Sedangkan Kota Jambi dan Tanjungjabung Barat mendapat opini disclaimer.
Anggota Badan Pemerikas Keungan (BPK) RI, Moerahmadi mengakui aset menjadi kendala pemerintah daerah meraih opini WTP. Permasalahan ini merata di beberapa daerah di Indonesia termasuk Jambi.
Kita hanya melakukan pemriksaan, himbauan kami, lakukan tatakelolah aset dengan baik. Permasalahan aset harus menjadi perhatian serius, ujarnya.
Sementara Gubernur Jambi Zumi Zola mengatakan, dirinya sebagai Gubernur mendorong agar pemerintah untuk meningkatkan pelaporan. Terutama pemerintah yang belum mendapat WTP dan disclaimer.
Kita berharap ada perbaikan. Kita Pemprov Jambi mendorong agar semua pemda mendapat opini WTP, pungkasnya. (cr01)
