JAMBIUPDATE.CO, JAMBI - Kebijakan pemerintah yang menaikan tarif listrik, BBM, STNK dan lain sebagainya memicu keberatan berbagai pihak.
Salah satu pihak yang bereaksi terhadap kenaikan ini adalah Sutan Adil Hendra (SAH) anggota DPR RI daerah pemilihan Jambi.
Menurutnya kenaikan berbagai tarif di awal tahun ini seolah tidak terkendali dan terjadi saling lempar tanggung jawab di antara instansi yang mengambil keputusan.
" Masalah tarif pemerintah jangan melempar bola kepada instansi teknis, masalah listrik seolah PLN, masalah STNK kepada menteri keuangan atau kepolisian, padahal itu semua domain dan tanggung jawab pemerintah sebagai pemegang regulasi, ungkapnya. "
Menurut SAH yang merupakan pimpinan Komisi X DPR RI itu kenaikan tarif menunjukan pemerintah tidak sensitif terhadap situasi ekonomi masyarakat.
Hal ini menurutnya dapat dilihat dari beberapa hal, pertama kenaikan berbagai tarif ini dilakukan secara serentak atau bersamaan.
" Kenaikan tarif secara bersamaan jelas amat memberatkan masyarakat. "
Kedua anggota Fraksi Gerindra ini mengatakan kenaikan berbagai tarif ini berbarengan dengan kenaikan harga kebutuhan bahan pokok dan komoditi makanan.
" Kondisi ekonomi masyarakat lagi terbebani dengan kenaikan harga produk pangan seperti cabe yang mencapai ratusan ribu, di waktu ini pemerintah malah membebankan dengan kenaikan berbagai tarif. "
Sehingga ia mengatakan betapa lemahnya keberpihakan pada masyarakat, mana sensitivitas pemerintah pada rakyat yang telah mempercayainya, ungkapnya.
Untuk itu SAH mengatakan sebaiknya pemerintah melakukan evaluasi terhadap rencana kenaikan tersebut.
