JAMBIUPDATE.CO, JAKARTA - Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengimbau pemerintah Indonesia agar menindaklanjuti petisi Aksi Bela Palestina melalui langkah-langkah diplomasi dan lobi dengan negara-negara anggota OKI.
Tujuannya mendesak PBB untuk memberikan sanksi yang tegas kepada Israel dan Amerika Serikat karena telah banyak melanggar resolusi PBB.
"MUI dan seluruh elemen bangsa Indonesia yang tergabung dalam Aksi Bela Palestina memberikan petisi kepada dunia untuk bersama-sama melawan Zionis Israel dan sekutunya Amerika Serikat," kata Waketum MUI Zainut Tauhid Saadi dalam pernyataan tertulisnya, Senin (18/12).
MUI mengajak masyarakat dunia untuk mencabut mandat AS sebagai negara penengah untuk perdamaian antara Palestina dan Israel.
Karena AS telah nyata-nyata merugikan keadilan internasional, melanggar hak asasi manusia, dan merusak usaha perdamaian internasional dan semakin menyengsarakan rakyat Palestina.
MUI juga mengajak masyarakat dunia untuk memboikot produk-produk Israel dan AS jika kedua negara tersebut tidak mau mengevaluasi dan mencabut keputusannya.
"Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak utamanya kepada pimpinan ormas Islam, para tokoh masyarakat, ulama, habaib, pejabat pemerintah baik sipil maupun militer, kepolisian RI, tenaga medis/para medis dan semua pihak yang telah ikut ambil bagian dalam kegiataan Aksi Bela Palestina," ujar Zainut.
Aksi Bela Palestina diinisiasi oleh MUI sebagai bentuk kepedulian dan keberpihakan umat Islam dan seluruh rakyat Indonesia terhadap perjuangan rakyat Palestina untuk membebaskan diri dari penindasan dan penjajahan Zionis Israel.
Aksi tersebut juga sebagai bentuk dukungan rakyat Indonesia terhadap kebijakan politik luar negeri pemerintah Indonesia dalam kancah diplomasi untuk mencari solusi damai di wilayah kawasan Teluk yang akhir-akhir ini semakin memanas setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump memberikan pengakuan secara sepihak terhadap Yerusalem sebagai Ibukota Israel.
"Aksi Bela Palestina mengukuhkan posisi Indonesia kepada dunia bahwa bangsa Indonesia secara tegas menolak segala macam bentuk penjajahan karena hal itu tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan;" pungkas Zainut. (esy/jpnn)
Sumber: www.jpnn.com
