JAMBIUPDATE.CO, SAMPANG Tahun telah berganti dari 2017 ke 2018. Namun kebiasaan anggota DPRD Sampang yang jarang masuk kantor belum berubah. Hingga Jumat (19/1) para wakil rakyat sepertinya malas masuk kerja. Buktinya, kantor dewan di Jalan Wijaya Kusuma, Sampang, sepi.
Mestinya, pukul 09.00 anggota DPRD sudah stand by di ruang komisi maupun fraksi. Apalagi ruang komisi sudah direnovasi. Namun yang terjadi, meski disediakan absensi, tidak ada satu pun anggota dewan yang mengisi daftar hadir dengan membubuhkan tanda tangan.
Sepuluh hari terakhir ini, dari 45 anggota, yang biasa masuk kantor adalah Wakil Ketua I DPRD Sampang Fauzan Adima, anggota Komisi I Samsul Arifin dan Rahmad Hidayat Rifai, serta anggota Komisi II Syamsudin, Sahid, dan Khoirul Fatah. Anggota Komisi III Sohebus Sulton dan Anwar Sanusi, Ketua Komisi IV Amin Arif Tirtana serta Sekretaris Komisi IV Maniri juga terlihat di gedung dewan.
Ketua BK DPRD Sampang Moh. Subhan ketika dihubungi mengaku, anggota tidak masuk karena ada kesibukan menjelang pemilihan kepala daearah (pilkada). Tapi tidak mengesampingkan tugas sebagai anggota dewan. Tetap masuk. Saya hari Kamis (18/1) sampai sore ada di kantor dewan, katanya.
Mengenai absensi yang tidak diisi? Politikus PPP asal Kecamatan Ketapang itu mengaku tidak diberlakukan. Sebab, kadang anggota dewan masuk kantor lewat belakang. Kadang teman-teman anggota dewan lewat belakang dan lewat samping. Jadi tidak semuanya lewat depan, dalihnya.
Apakah ada sanksi dari BK kepada anggota yang jarang ngantor? Subhan mengaku ada. Sanski sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan. Teguran lisan ada. Selama 2017 sebagian sudah ditegur, ujarnya. Kalau perlu semua anggota nanti ditegur karena jarang masuk, imbuhnya lantas tertawa.
Aktivis Jaringan Kawal Jawa Timur di Sampang Sidik menilai, kinerja wakil rakyat memang patut dipertanyakan. Dia menyebut anggota dewan sebagai legislating, budgeting, dan controlling tidak berjalan sebagaimana mestinya.
Menjelang pilkada seharusnya jangan dijadikan alasan. Seharusnya tugas anggota dewan tidak boleh dikesampingkan meskipun sebagai kader partai ada kesibukan lain lantaran menjelang pilkada, katanya.
Dipikir dengan akal sehat, anggota dewan jarang masuk kantor karena menjelang pilkada, ini sangat lucu. Seharusnya tugas sebagai wakil rakyat dan kader partai sama-sama berjalan. Sebab di Sampang bukan tidak ada permasalahan, beber pria yang akrab disapa Didik itu.
Misalnya, sambung dia, permasalahan penyegelan SDN di Desa Asem Jaran, Kecamatan Banyuates. Sekolah tersebut sudah sebulan lebih disegel oleh warga yang mengaku pemilik lahan. Tetapi, yang terjun ke lapangan hanya bupati. Tidak ada wakil rakyat yang ikut.
Padahal penyegelan sekolah itu harus diselesaikan. Saya pribadi sangat kecewa akan kinerja para wakil rakyat di Sampang. Hasil kinerjanya tidak ada yang nampak, sesalnya. (mr/rul/hud/han/bas/JPR)
Sumber: www.jawapos.com
