JAMBIUPDATE.CO, PAMEKASAN Rencana Kementerian Pertanian mengimpor beras mendapat penolakan. Ketua Komisi II DPRD Pamekasan Apik mengaku keberatan dengan kebijakan tersebut. Sebab, impor beras hanya merugikan para petani dan menguntungkan korporasi.
Menurut Apik, wacana impor beras lebih sebagai bagian dari politisasi pangan. Apalagi, sampai saat ini belum pasti ketersediaan beras di Indonesia. Bisa saja, stok beras lokal melimpah, tetapi tidak diungkapkan ke publik.
Kebijakan impor beras ini bisa saja hanya menguntungkan pengusaha. Mereka sengaja menggelindingkan bahwa stok beras terbatas, kemudian akan mengambil keuntungan dari kebijakan impor ini, ujar Apik.
Apik justru berkeyakinan bahwa impor beras akan mencekik para petani. Sebab, harga gabah akan semakin murah manakala pemerintah mengimpor beras. Pada saat yang sama, petani harus mengeluarkan biaya besar untuk kebutuhan pertanian.
Ketika impor beras ini dilakukan, maka harga gabah dan beras lokal bakal turun. Turunnya harga ini akan berbarengan dengan masa panen padi. Jelas ini merugikan petani, tambahnya.
Sebelumnya, pemerintah telah menunjuk Perum Bulog untuk melakukan importasi beras maksimal 500 ribu ton. Perum Bulog diberi waktu hingga Februari untuk mengimpor beras. Inilah yang menurut Apik sangat rawan merugikan petani.
Sebentar lagi petani akan melakukan panen raya. Artinya, mereka panen di saat harga sedang miring karena sudah kedatangan beras impor, tukasnya.
Sementara itu, petani asal Desa Teja Timur, Kecamatan Kota Pamekasan, Fatimah, 68, menilai tidak perlu mengimpor beras. Sebab, beras milik petani sudah melimpah. Kualitas beras lokal juga tidak kalah dengan beras impor.
Kalaupun terpaksa impor, menurut dia, kebijakan tersebut harus berpihak pada rakyat kecil. Kalau dibagikan secara gratis, tentu kami mau dengan beras impor. Tapi, kalau masih lebih mahal, ya kami tolak, harapnya. (mr/mam/han/bas/JPR)
Sumber: www.jawapos.com
