JAMBIUPDATE.CO, Penunjukan perwira tinggi Polri sebagai Pelaksana tugas (Plt) gubernur di Jawa Barat dan Sumatera Utara (Sumut) akan menimbulkan ketumpangtindihan tugas dengan kapolda setempat. Sebab dua jenderal yang ditunjuk itu sama-sama memiliki pangkat jenderal bintang dua dengan kapolda setempat.
Menurut Anggota Komisi II DPR Ace Hasan Syadzily, kalau alasan Mendagri Tjahjo Kumolo hanya untuk menjaga keamanan, maka itu keliru. Sebab di dua provinsi itu sudah ada kapolda yang tugasnya menjaga keamanan. "Nah lalu apa peran Kapolda?," tanya Ace saat dihubungi awak media, Jumat (26/1).
Jika melihat dari segi kepangkatan, kapolda di Sumut dan Jabar juga jenderal bintang dua alias Irjen. Pangkat mereka setingkat dengan Asops Kapolri Irjen Mochamad Iriawan dan Kadiv Propam Polri Irjen Martuani Sormin. Sementara saat ini Kapolda Irjen Agung Budi Maryoto dan Kapolda Sumut Irjen Paulus Waterpauw.
Ž
Beberapa angggota DPR mempertanyakan alasan penunjukan tersebut. Padahal sebelumnya orang yangŽ menjadi Penjabat Gubernur dari pejabat eselon di lingkungan kementerian atau pejabat sipil. Kini pejabat setingkat eselon tapi bukan berlatar belakang sipil murni.
Menurut politikus Partai Golkar itu, tugas Penjabat atau Plt Gubernur bukan untuk menjaga keamanan di daerah setempat, mŽelainkan menjalankan tugas kepala daerah. Seperti melanjutkan pemerintahan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Oleh sebab itu, apabila alasan Mendagri Tjhajo Kumolo untuk menjaga keamanan daerah, maka itu sangat aneh. "Jadi itu dua hal yang berbeda (menjaga keamanan dan menjalankan roda pemerintahan)," katanya.
Ace Hasan Syadzily mendesak mengurungkan niat pengusulan itu, sebelum Presiden Jokowi menerbitkan Keppres. Sebab Polri tidak boleh ikut dalam politik praktis. "Jangan menyeret kembali institusi negara yang saharusnya netral untuk kepentingan politik Pilkada," pungkasnya. (gwn/JPC)
Sumber: www.jawapos.com
