JAMBIUPDATE.CO, BATANGHARI - Peran Pemerintah Kabupaten Batanghari dinilai tidak maksimal dalam mengatasi kenaikan harga gas Elpiji. Pasalnya dalam beberapa hari terakhir ini kelangkaan gas yang menyebabkan kenaikan harga masih saja terjadi.
Kabag Ekonomi dan Pembangunan, Syaiful mengakui peran pemerintah dalam hal ini tidak bisa berbuat banyak, apalagi pemerintah tidak bisa berbuat untuk memutuskan kontrak pangkalan gas tersebut.
"Kita tidak bisa mengatur terlebih jauh, karena kita cuma sebagai pengawasan, untuk masalah pemutusan kontrak itu antar agen dan pihak Pertamina. Jadi Pertamina harus berkoordinasi,"ungkap Syaiful saat ditemui di ruang kerjanya, Kamis (24/01).
Syaiful juga menambahkan, mengatasi persoalan tersebut pihak pemerintah akan menambah usulan kuota pada tahun ini sebanyak 7.492,9 MT atau meningkat sebesar 8,85 persen, dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 6.884 MT.
"Jumlah yang kita terima saat ini belum memenuhi kebutuhan masyarakat,"ujar Syaiful.
Lanjutnya, dalam mengusulkan jumlah gas elpiji tersebut merupakan usulan yang dipertimbangkan jumlah keluarga miskin dan perkembangan jumlah UMKM.
Kemudian Syaiful memaparkan sebanyak 128 pangkalan gas Elpiji di Kabupaten Batanghari tidak ada satupun yang memakai rekomendasi dari pemerintah.
"Sebaran yang tidak merata saat ini, maka Pemerintah Batanghari meminta kepada pihak Pertamina melibatkan pertimbangan pemerintah dalam membentuk pangkalan baru," tegas Syaiful. (rza)
