JAMBIUPDATE.CO, JAMBI Rencana pemerintah merekrut Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahap 1 pada Februari ini batal. Ini dipastikan setelah batas akhir pengusulan pada 7 Februari dan rapat bersama BKN Regional VII Palembang (7/2).
Pemprov Jambi, Pemkot Jambi, Bungo, Tanjungjabung Barat, Batanghari, Muaro Jambi, tidak mengirimkan usulan. Bahkan Pemprov Jambi membuat surat kepada Kemenpan-RB tidak akan membuka seleksi dikarena tidak adanya anggaran daerah untuk itu.
Seharusnya Pemprov Jambi akan mengusulkan 108 kuota sesuai ajuan Kemenpan RB untuk Provinsi Jambi. 108 kuota itu diambil dari eks tenaga honorer K2 yang sebelumnya masih menjadi kewenangan Kabupaten/Kota dan mengajar di SMA dan SMK.
Husairi, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jambi mengatakan, keputusan ini sudah bulat. Bahkan pada rapat pembahasan PPPK tidak ada daerah yang akan mengadakan tes PPPK tahap 1 pada Februari ini.
Kita sudah buat surat ke Kemenpan-RB bahwa Pemprov Jambi tidak mengikuti seleksi PPPK dengan alasan kita tidak ada anggaran untuk pelaksanaan seleksi dan gaji PPPK, ujarnya, saat dikonfirmasi jambiupdate.co, (7/2).
Begitu juga Kota Jambi. Disampaikan Liana Andriani, Kepala Badan Kepegawaian dan Sumberdaya Manusia Daerah (BPKSDMD) Kota Jambi mengatakan, memang belum ada keputusan maupun kepastian penerimaan PPPK.
Belum bisa dilakukan kalau menggunakan APBD, kata Liana.
Liana menyebut, seluruh Kabupaten/Kota seragam menyatakan belum bisa melakaukan perekrutan PPPK jika dibebabnkan ke APBD. Artinya belum ada keputusan untuk perekrutan PPPK, ujarnya. (aba/hfz/ptm/rza/era/hdi)
