JAMBIUPDATE.CO, JAMBI- Gubernur Jambi, Fachrori Umar, mengemukakan bahwa perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) harus mengakselerasi (mempercepat) pencapaian target-target pembangunan, dalam mewujudkan visi pembangunan Pemerintan Provinsi Jambi, Jambi TUNTAS.
Hal itu disampaikannya dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jambi dalam rangka Penandatanganan Nota Kesepakatan KUPA dan PPAS Perubahan APBD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2019, di Ruang Rapat Utama Gedung DPRD Provinsi Jambi, Rabu (17/7).
Gubernur dan Ketua DPRD Provinsi Jambi, Ir.H.Cornelis Buston dan Wakil Ketua DPRD menandatangani nota kesepakatan KUPA dan PPAS Perubahan APBD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2019 tersebut, yang selanjutnya menjadi acuan dalam menentukan program atau kegiatan yang akan direncanakan dalam penyusunan Perubahan APBD tahun anggaran 2019.
Dengan ditandatanganinya nota kesepakatan KUPA dan PPAS Perubahan APBD Provinsi Jambi tahun anggaran 2019, Gubernur Jambi. Dr.Drs H.Fachrori Umar,M.Hum mengapresiasi kerja keras seluruh dewan dan pihak terkait.
"Kami sangat menyadari bahwa kinerja pelaksanaan APBD tahun berjalan masih terus diperhatikan dan harus diselesaikan tepat waktu dan berhasil guna, saya dan seluruh jajaran di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi akan terus berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakannya dan ini pada dasarnya merupakan bentuk pertanggungjawaban kita kepada seluruh masyarakat," ujar Fachrori.
Beberapa hal yang menjadi masukan dari dewan melalui Badan Anggaran yang dibacakan oleh M.Zuber menyatakan bahwa Pemerintah Provinsi Jambi diharapkan dapat merancang program dan kegiatan untuk lebih merespon kondisi masyarakat Jambi dan program yang lebih inovatif tidak sekedar menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan yang cenderung serupa dan berulang.
Dewan juga mengharapkan Pemerintah Provinsi Jambi untuk terus mengembangkan jalinan komunikasi yang baik dengan pemerintah pusat terkait program kegiatan yang ada pada kementerian/lembaga sehingga Provinsi Jambi diharapkan dapat menarik anggaran dari pusat sebesar mungkin, sehingga dapat meningkatkan pendapatan daerah.
Dan Pemerintah provinsi Jambi hendaknya terus melakukan perbaikan kualitas birokrasi meskipun hasil audit BPK tetap diperoleh opini WTP, namun masih banyak ditemukan kelemahan sistem pengendalian internal, yang mengindikasikan masih perlunya peningkatan kualitas birokrasi dan aparaturpemerintah. (*/wan)
