Kalau saya realistis saja. Ekspansi tidak mungkin. Kecuali dengan menambah utang. Dan kita tidak mau.
Minta agar BUMN ekspansif juga sudah sulit. Utang BUMN sudah amat mengkhawatirkan. Sudah sulit. Dengan senjata revaluasi aset sekalipun --untuk menambah ruang utang utang baru.
Dalam kasus PLN, melakukan revaluasi aset justru menjadi bencana: likuiditas PLN menjadi sangat ketat. Sampai harus melakukan pengetatan arus kas --yang berbuntut mati lampu itu.
Ekonom seperti Rizal Ramli pun menyebut revaluasi aset BUMN sebagai senjata. Saya pun setuju. Dengan syarat: pajak yang timbul akibat revaluasi harus ditunda. Toh ini sama-sama negara: kantong kiri kantong kanan.
Menteri keuangan pasti tidak setuju. Sudah tugasnya untuk banyak tidak setuju.
Tapi di atas menkeu kan masih ada presiden. Yang bisa memutuskan apa saja. Termasuk penundaan pajak BUMN.
Jangan sampai seperti PLN. Pajak revaluasinya dibayar lunas. Sekitar 15 triliun. Sedang revaluasi itu tidak menghasilkan pendapatan. Hanya menghasilkan utang. Yang juga harus dibayar bunganya. Kas PLN pun terkuras.
