Politikus yang menamatkan S3 politics and international relations, di Flinders University, Adelaide, Australia ini menekankan, izin memindahkan ibu kota negara ke Kalimantan yang disampaikan Jokowi di sidang tahunan MPR pastilah sudah dipikirkan secara baik. Keseriusan itu lah yang harus dihargai.
Selain itu, ide ini tentu sudah diawali dengan adanya kajain-kajian yang cukup mendalam dan cermat yang dilakuakn berbagai kementerian baik dari Bappenas, ATR BPN, PUPR.
“Semua kan sudah turun mencoba membandingkan dan mereka pasti punya argumen. Presiden enggak mungkin serampangan dalam menyampaikan pidato dalam forum formal seperti pidato kenegaraan kemarin. Pasti sudah ada suatu pertimbangan yang matang dan itu perlu kita dengar juga,” jelas Hetifah.
Dia juga meyakini fraksi-fraksi di DPR tidak langsung menolak begitu saja tanpa terlebih mendengar penjelasan detail dari pemerintah nantinya. Meskipun pro dan kontra tidak bisa dihindarkan dalam mengimplementasikan kebijakan besar tersebut.
“Jadi jangan kalau ada berbeda pendapat kita tidak melakukan apa-apa atau tidak mengambil keputusan karena perbedaan pendapat itu biasa. Tetapi kita akan coba melakukan pengambilan keputusan secara deliberatif mendengar argumen dan alasan dari pihak pemerintah,” tandasnya. (jpnn)
Sumber: www.jpnn.com
