Padahal, masih kata Lenis, seharusnya duit itu keluar untuk membina mama-mama dan pemberian modal usaha mikro atau modal usaha kecil.
Masalah lain di Papua yakni, pendidikan. Mahasiswa Papua mengeluhkan perihal dana pendidikan yang tidak cair, seperti pembangunan asrama dan sekolah.
Kemudian pada hak kewenangan otonomi khusus pemerintah daerah seharusnya memiliki tanggung jawab untuk dapat merangkul CPNS, menjadikan mereka PNS, namun hal itu tidak terealisasi.
“Penerimaan CPNS ada 12 ribu orang, harusnya gubernur punya tanggung jawab untuk memerintahkan kepala dinas setempat, merangkul itu CPNS dan honorer lalu dilaporkan ke kementerian terkait, sampai saat ini MRP kejar, DPR kejar, tapi surat gubernur belum ada masuk (ke pusat),” katanya.
"Papua Barat surat sudah masuk ke presiden, sudah kita bantu kepada Gubernur Papua Barat (Dominggus Mandacan), akhirnya semua diangkat menjadi honorer," imbuhnya.
Problem selanjutnya di Papua yaitu belum ada punya pabrik atau industri untuk membuka lapangan pekerjaan untuk anak-anak dan warga Papua.
Saat ini banyak anak-anak Papua, setelah sekolah, kembali ke kampung halaman, ternyata di Papua tidak ada lapangan pekerjaan, tidak ada industri yang dapat menyerap tenaga kerja.
"Ini di Papua tidak ada, orang Papua tidak punya pabrik gula, tidak punya juga pabrik tepung, jadi uangnya turun dari atas habis minta lagi. Semua setelah sarjana kembali menjadi pengangguran banyak," ungkapnya.
