Yang terakhir, masalah hukum. Lenis mengatakan, hukum di tanah Jawa berbeda dengan Papua. Hal itulah yang membuat amarah rakyat Papua semakin menjadi-jadi.
"Terus masalah hukum lagi, masyarakat punya tanah, itu tiba-tiba ada yang datang mengaku punya sertifikat, terus tanya lagi bangun rumah, yang pegang sertifikat datang, katanya tanah sudah ada yang beli padahal belum ada pelepasan," katanya.
Oleh karena itu, Lenis berharap di periode kedua Joko Widodo ini, hukum positif di Papua harus bisa ditegakkan agar tidak ada lagi rakyat Papua yang merasa tidak mendapat keadilan hukum.
"Harus ditegakkan keadilan, jangan kita ke pengadilan, pengadilan dikalahkan, ya mereka (warga Papua) hanya mengeluh, bisa nangis aja, hal-hal kecil inilah yang membuat masyarakat Papua marah," pungkas Lenis. (raiza andini/rmol)
Sumber: www.jpnn.com
