“Kedua belah pihak mengumumkan komite gabungan antarpemerintah dan kelompok kerja antara perusahaan-perusahaan relevan dari kedua negara di bidang kerja sama minyak dan gas,” katanya.
Dalam pertemuan tersebut, Duterte sendiri tetap menekankan bahwa keputusan PCA itu sudah final dan tidak dapat diganggu gugat. Dengan demikian, masalah sengketa wilayah antara Cina dan Filipina di Laut Cina Selatan kembali terkatung-katung.
Cina memang mengklaim hampir 90 persen wilayah di Laut China Selatan yang tumpang tindih dengan daerah kekuasaan negara lain, termasuk Filipina.
Filipina di bawah komando pendahulu Duterte, Benigno Aquino, lantas mengajukan tuntutan ke PCA atas klaim China di LCS tersebut.
PCA akhirnya memenangkan Filipina dalam kasus ini melalui keputusan yang diumumkan pada 2016, tak lama setelah Duterte dilantik. China menolak keputusan tersebut, bahkan tidak menganggap keberadaan PCA.
Di awal masa pemerintahannya, Duterte mengubah haluan negaranya menjauh dari Amerika Serikat dan mendekatkan diri ke Cina. Pada 2016, Duterte pun tak terlalu mempermasalahkan penolakan Cina.
(der/fin)
Sumber: FIN.CO.ID
