1. Tangkap dan Adili perusahaan pembakaran hutan serta menuntut perusahaan tersebut bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan
2. Menuntut negara mengusut dan mengadili elit-elit yang bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan di beberapa wilayah di Indonesia.
3.Menolak pasal-pasal problematis dalam RUU Pertanahan yang merupakan bentuk pengkhianatan terhadap semangat reforma agraria.
4. Menolak terhadap pasal-pasal yang bermasalah dalam RKUHP.
5. mendesak pengesahan RUU penghapusan kekerasan seksual.
6. Menolak pasal problematis di dalam RUU Ketenagakerjaan.
7. Mendesak pemerintah untuk mencabut draf UU KPK yang telah disahkan.
8. Mendesak Gubernur Jambi dan DPRD Jambi menyatakan sikap serupa untuk menolak RUU yang bermasalah.
Pada aksi 24 September 2019 ini kami mengajak seluruh mahasiswa para dosen dan seluruh elemen masyarakat untuk ikut bergerak bersama berikhtiar demi kemajuan bangsa dan negara serta menolak untuk tunduk kepada sebuah penindasan.
Pantauan dilapangan, saat ini ribuan mahasiswa tersebut duduk di depan pintu gerbang kKantor Gubernur. Hal ini karena ternyata di DPRD dan Kantor Gubernur juga di demo oleh massa. Yakni masa Petani yang masih menyuarakan tuntutan terhadap RUU agraria. (aba)
