Berdasarkan data yang dimiliki Pemprov Jambi, terdapat sekitar 153 perusahaan. Namun yang telah bergabung dalam GAPKI baru sebanyak 33 perusahaan. Untuk itu, dia meminta Dinas Perkebunan Provinsi Jambi, untuk memasukkan status keanggotaan GAPKI, sebagai bagian penilaian yang dilakukan secara berkala dalam menentukan kelas kebun.
“Akan dimasukkan sebagai bagian penilaian, Dinas Perkebunan Provinsi Jambi akan memasukkan status keanggotan GAPKI dalam penilaian berkala,” jelasnya.
Ketua Umum GAPKI Joko Supriyono yang dibacakan Hinsatopa Simatupang mengharapkan kepada pengurus GAPKI cabang Jambi yang telah dilantik, untuk dapat merangkul seluruh pelaku industri sawit bergabung dalam organisasi ini.
Ketua GAPKI Jambi, Tidar M. Bagaskara mengatakan bahwa perlu kerjasama yang baik seluruh anggota GAPKI cabang Jambi, dimana saat ini sedang mengalami tekanan dari negara besar dalam persaingan minyak nabati, “Potensi minyak sawit ini sangat besar, banyak petani yang menikmati hasilnya, selain ramah lingkungan juga penyetor devisa terbesar selain migas," terang Tidar.
Pembina GAPKI cabang Jambi, Berlino Mahendra Santosa menambahkan, pemerintah tengah gencar melakukan penelitian tentang biodiesel minyak sawit, dimana saat ini solar kandungan minyak sawit mencapai 30 persen, karena minyak sawit ini ramah lingkungan.
“Peranan GAPKI di tingkat nasional dan internasional terus diperluas, sebagai upaya menangkal kampanye hitam tentang industry kelapa sawit, mengingat Indonesia merupakan penghasil CPO terbesar di dunia," tandas Berlino. (yos)
