JAMBIUPDATE.CO, JAKARTA - Ketum Perkumpulan Hononer K2 Indonesia (PHK2I) Titi Purwaningsih mengaku heran dengan membengkaknya jumlah pegawai non-PNS.
Titi mengaku mendapat informasi bahwa jumlah yang membengkak hingga 1,2 juta itu dilaporkan ke Presiden Jokowi sehingga memperlambat penyelesaian honorer K2.
"Kok bisa honorer K2 yang hanya 430 ribu membengkak jadi 1,2 juta. Kalau sampai jutaan itu artinya BKN lalai," kata Titi yang ditemui di Kantor BKN, Jakarta, Senin (14/10).
BACA JUGA : Honorer K2 Siapkan Demo Besar-besaran Usai Pelantikan Presiden
Dia menilai, BKN sebagai instansi yang mengawal data base honorer K2 mestinya teliti. Bukannya malah membiarkan hingga datanya membeludak.
"Kan sudah ada larangan tidak boleh ada penerimaan honorer lagi sejak PP 48/2005 jo PP 43/2007. Mengapa masih terima honorer lagi sehingga akhirnya jadi membengkak begini," kata Titi.
Dia menyebutkan, banyak pemda yang merekrut hononer baru. BKN mestinya tidak mengakomodir data tersebut.
"Kalau banyak honorer yang direkrut di atas 2005 sebenarnya enggak usah diakomodir dalam data base. Jangan tiba-tiba diakumulasikan dengan honorer K2 dan dilaporkan kepada presiden jumlah kami jadi 1,2 juta," bebernya. (esy/jpnn)
Sumber: www.jpnn.com
