JAMBIUPDATE.CO, JAKARTA – Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto kembali bermanuver, setelah sehari sebelumnya merapat ke Istana Kepresidenan. Orang nomor wahid di Partai berlogo garuda itu mengadakan pertemuan dengan sejumlah elit Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Gerindra di kediaman Prabowo pada kemarin (22/10). Yang menarik tak terlihat adanya gerakan, di partai besutan Susilo Bambang Yudhoyono ini, di tengah penyusunan kabinet yang tengah dipersiapkan Presiden Joko Widodo.
Juru Bicara Prabowo, Dahnil Anzar Simajuntak mengatakan, agenda pertemuan lebih mengedepankan silahturahmi. “Mereka bersilaturahim, bicara banyak hal ya terkait keputusan Prabowo setelah diminta Pak Joko Widodo (Jokowi) menjadi Menteri Pertahanan (Menhan),” terangnya tadi malam (21/10).
Dari pantauan secara langsung di kediamannya, Jalan Kertanegara IV, Jakarta Selatan, Prabowo tiba lebih dulu di rumahnya menggunakan Alphard putih bernomor polisi B 8 PSD pukul 16.38 WIB.
Kedatangan itu disusul oleh Ketua DPP Partai Gerindra, Desmond Mahesa pukul 17.37 WIB dan disusul Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Edhy Prabowo dua menit kemudian. Kemudian Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani datang pada pukul 19.21 WIB.
Adapun tokoh PKS yang hadir menurut Dahnil, ada Presiden PKS, Sohibul Iman dan Ketua DPP PKS bidang Politik Hukum dan Keamanan, Muzammil Yusuf dan Sekretaris Jenderal PKS Mustafa Kamal.
Menurut Dahnil, PKS berharap Gerindra tetap menjalin komunikasi yang baik Antar-Koalisi Indonesia Adil Makmur yang mengusung Prabowo sebagai Calon Presiden pada Pilpres 2019 lalu.”Ya tentu Gerindra, Prabowo, dan PKS lah dalam hal ini. Sikap politik kan bisa berbeda, silaturahim tidak boleh terputus,” ujar Dahnil.
Dahnil menambahkan Prabowo juga tidak mau memutus komunikasi dengan PKS. Meskipun kini Gerindra bergabung dengan Koalisi Pendukung Pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin.
Sementara itu Anggota DPR RI dari Fraksi PKS Sigit Sosiantomo tidak memberikan penjelasan secara detail dari pertemuan tersebut. Ia hanya meminta agar pemerintah memasukkan peristiwa Resolusi Jihad di Surabaya pada 22 Oktober 1945 yang dikeluarkan KH Hasyim Asy’ari selaku Ketua PBNU saat itu, ke dalam catatan resmi Sejarah Nasional Indonesia.
“Dalam diorama di museum ini kita lihat ada missing link (mata rantai yang hilang),” kata Sigit Sosiantomo saat berkunjung ke Museum 10 Nopember di areal Tugu Pahlawan Surabaya dalam rangka Hari Santri 2019, kemarin (22/10).
Dalam kesempatan tersebut Sigit juga menyampaikan pentingnya pemberdayaan santri dan pondok pesantren. “Alhamdulillah kemarin kita turut menggolkan Undang-undang Pesantren, sehingga keberadaan, kemandirian dan kekhasan pondok pesantren lebih terjaga,” ujarnya.
Menanggapi situasi dan kondisi politik yang ada, Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas menegaskan partainya hanya menonton dan melihat proses penyusunan kabinet yang sedang dilakukan Presiden Joko Widodo.
“Kami hanya menonton dan melihat, semoga yang dipilih adalah orang-orang kompeten, sesuai visi misi Presiden. Dan bisa membawa kemajuan terhadap pembangunan dan peningkatan kesejahteraan,” kata Ibas di Kompleks Parlemen, Jakarta, kemarin.
