Selain itu, Demokrat juga meminta Pemkab berusaha semaksimal pada sektor pengurangan jumlah penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan. Demokrat berharap, langkah kebijakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemkab Muarojambi di bawah kepemimpinan Masnah-BBS yang ditujukan untuk pengurangan penduduk di bawah garis kemiskinan ini ditambah secara Proporsinal.
Soal RAPBD 2020, Demokrat meminta Pemkab memberi penjelasan mengapa porsi belanja tidak langsung (BTL) lebih besar dari porsi belanja langsung (BL). "Setengah lebih dari anggaran APBD yakni sebesar Rp869,2 M dipergunakan untuk BTL, bandingkan dengan belanja langsung yang hanya Rp671,3 milliar. Kami meminta Pemda untuk menyampaikan data jumlah PNS dan CPNS serta distribusi penyebarannya. Kami juga meminta Bupati membuat Perbup tentang Standar Barang Jasa dan juga Perbup Standar Biaya perjalanan Dinas,"pungkasnya.(era)
