Pengamat kebijakan publik Agus Pambagio.
Pengamat kebijakan publik Agus Pambagio. (Net)

JAMBIUPDAYE.CO, JAKARTA – Presiden Joko Widodo akan melakukan penyederhanaan birokrasi besar-besaran. Pemangkasan untuk menjamin investasi berjalan mulus dan prosedur yang panjang harus dipotong.

Upaya pemangkasan eselon III dan IV dinilai sebagai upaya yang hanya membuang energi. Sebab permasalahanannya bukan pada pemangkasan eselon, namun pada birokrasi dan pengoptimalan strukturnya.

“Tidak usah diubah-ubah dulu, kalau persoalannya ada di birokrasi, ya, birokrasinya diberesin,” kata pengamat kebijakan publik Agus Pambagio di Jakarta, Senin (4/11).

Daripada melakukan pemangkasan para pejabat eselon III dan IV, sebaiknya presiden membenahi birokrasinya terlebih dahulu. Hal itu dapat dilakukan dengan pengoptimalan fungsi birokrasi yang ada serta memanfaatkan kemajuan teknologi saat ini.

“Sekarang sudah ada sistem online, pejabat dalam birokrasi tidak harus bertatap muka, itu saja manfaatkan dulu,” ujar dia.

Menurut dia, pemangkasan eselon III dan IV tersebut merupakan suatu persoalan yang panjang dan cukup rumit apabila direalisasikan oleh pemerintah.

“Coba Anda bayangkan, Anda masuk PNS golongannya IV E dan eselon I, tiba-tiba di tengah jalan difungsionalkan, Anda sakit hati tidak,” katanya.

Menurutnya benang merah yang menjadi sorotan presiden ialah persoalan birokrasi. Oleh karena itu, pemangkasan eselon disarankan tidak perlu dilakukan.

“Jadi intinya birokrasinya saja diberesin, kalau beresin eselon bisa, hanya saja lama dan buang waktu,” katanya.

Selain menyarankan tidak perlunya pemangkasan eselon III dan IV, pengoptimalan struktur yang sudah ada merupakan salah satu alternatif untuk menjawab permintaan presiden.

Untuk penerapan kebijakan itu, pemerintah diminta melakukan kajian mendalam terlebih dahulu serta melibatkan ahli untuk membahasnya.


Komentar

Berita Terkait

Guru dan Tenaga Kesehatan Diisi PPPK, Tunggu Payung Hukum

18 Provinsi Tersandera Tingginya Angka Stunting

Mantan Komisioner Hingga Wartawan Boleh jadi Dewas KPK

Soal Perppu KPK, YLBHI: Lonceng Kita Masuk ke Neo-Orba

Janji Manis Jokowi Atas Kasus Novel Baswedan

Rekomendasi




add images