Menkeu Sri Mulyani menetapkan izin prinsip besaran gaji dan tunjangan PPPK.
Menkeu Sri Mulyani menetapkan izin prinsip besaran gaji dan tunjangan PPPK. (Ricardo/JPNN.com)

JAMBIUPDATE.CO, JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani sudah menetapkan surat izin prinsip besaran gaji dan tunjangan PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja) dari jalur honorer K2 yang lulus seleksi tahap I pada Februari 2019.

Yang menggembirakan, dalam surat tertanggal 27 Desember 2019 tersebut, masa kerja honorer K2 ternyata ikut diperhitungkan.

"Gaji PPPK dikonversikan dari gaji pokok PNS berdasarkan golongan/ruang/masa kerja menjadi golongan I sampai XVII dengan masa kerja maksimal 33 tahun, ditambah faktor pajak 15 persen," kata Sri Mulyani dalam suratnya bernomor: S-952/MK.02/2019.

Dalam rekrutmen PPPK tahap I, formasi yang diterima hanya penyuluh, tenaga kesehatan, dan guru.

Untuk tenaga kesehatan dan penyuluh standar pendidikannya minimal SMA/diploma 1. Sedangkan guru minimal sarjana atau diploma IV.

Dalam surat Menkeu Sri MUlyani diatur pendidikan SMA/diploma 1 masuk golongan V. Sedangkan sarjana/diploma IV masuk golongan IX.


Komentar

Berita Terkait

Senjata Makan Tuan, Perampok Tewas Kena Senjata Sendiri

Pemuda Jebolan SD Bobol Situs Pemerintah

Soal Simpanan Bos Garuda, Pramugari Siwi Diperiksa Hari Ini

49 Kapal China Kembali ke Perairan Natuna

KPK Dapat Rp1 Miliar di Rumah Bupati

Rekomendasi




add images