Ilustrasi.
Ilustrasi. (Net)

JAMBIUPDATE.CO, JAKARTA – Kementerian Agama memastikan, bahwa seluruh proses perizinan penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah telah dilakukan secara online.

Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nizar mengatakan, bahwa sistem online ini berlaku sejak pengajuan hingga terbitnya surat keputusan izin operasional.

“Proses perizinan ini menjadi yang pertama di lingkungan Kementerian Agama yang memberikan layanan online secara menyeluruh,” kata Nizar, Rabu (26/2).

Nizar menyebutkan, bahwa sebelumnya sistem perizinan telah menerbitkan SK (Surat Keputusan) perpanjangan izin kepada tujuh PPIU (Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah) secara online. Denga demikian, PPIU tinggal mendownload atau mencetak SK tersebut.

Ketujuh PPIU yang telah mengurus SK secara elektronik tersebut adalah PT. Musafir Lintas Sahara, PT. Kota Piring Kencana, PT. Asshodiqiyah, PT. Andamas, PT. Zahara Namora Wisata, PT. Malika Utama Wisata, dan PT. Semesta Berthowaf 99.

“Dengan sistem perizinan online ini, jalur birokrasi bisa dipangkas, efektif, dan efisien. Waktunya semakin cepat. PPIU tidak harus ke Jakarta hanya untuk mengambil SK,” tuturnya.

Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus M. Arfi Hatim menambahkan, tidak hanya untuk SK Perpanjangan, sistem perizinan online ini juga sudah siap melayani pengajuan izin baru PPIU.

Prizinan online ini dapat diakses oleh masyarakat, dalam hal ini Biro Perjalanan Wisata (BPW) melalui laman www.umrah.kemenag.go.id.

“Moratorium pemberian izin baru PPIU sudah dicabut sejak awal Februari 2020. Artinya, masyarakat kini boleh mengajukan izin PPIU baru karena telah dibuka kembali. Dan itu, sistem pengurusan izinnya secara online juga sudah siap,” terangnya.

Arfi menjelaskan, sebelum mengajukan izin secara online, BPW terlebih dahulu harus mengantongi rekomendasi dari Kanwil Kemenag Provinsi setempat.

Menurutnya, peran Kanwil Kemenag Provinsi sangat strategis dalam menelaah kualitas pemohon izin. Karenanya, verifikasi faktual harus dilakukan secara objektif sesuai aturan.

“Kanwil harus menyiapkan diri untuk tugas verifikasi ini sehingga rekomendasi yang dikeluarkan dapat dipertanggungjawabkan, transparan, dan terstandardisasi,” tuturnya.

“Kalau berdasarkan verifikasi sudah ada tanda-tanda bermasalah, jangan sekali-kali diberikan rekomendasi,” imbuhnya.

Sejak Januari 2017, proses perizinan umrah sudah dilakukan secara terintegrasi dalam Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kementerian Agama.

Januari 2019 proses perpanjangan izin dilakukan dengan upload dokumen melalui layanan online. Namun, pengambilan SK nya masih dilakukan secara manual. PPIU harus datang ke PTSP Kementerian Agama di Jakarta.

“Mulai 13 Januari 2020, penerbitan SK sudah bisa dilakukan sepenuhnya secara online. Sehingga PPIU bisa mendownload melalui email PPIU yang terdaftar tanpa harus ke Jakarta,” pungkasnya. (der/fin)


Sumber: www.fin.co.id

Komentar

Rekomendasi




add images