JAMBIUPDATE.CO, JAKARTA – Pemerintah menarik penegasan imbauan tidak mudik, Kepolisian ikut melunak. Penyekatan wilayah belum akan diambil Polda Metro Jaya meski sebelumnya sudah digelar simulasi.
Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus menegaskan, pihaknya belum melakukan penyekatan atau penutupan akses ke Ibu Kota lantaran belum ada perintah. Perintah yang dimaksud adalah perintah Kapolri Jenderal Idham Aziz.
“Selama belum ada perintah bagi kami untuk laksanakan penutupan atau penyekatan arus lalu lintas baik masuk dan keluar Jakarta, kami tidak akan melakukan penutupan dan penyekatan,” kata Yusri di Mapolda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Kamis (2/4).
Kapolri sebelumnya mengeluarkan 8 Perintah kepada jajarannya, merespon Keputusan Presiden (Kepres) tentang Darurat Corona dan PP No 21 tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Di poin ketiga, Idham meminta anggotanya gencar mengimbau warga untuk tidak mudik.
“Imbauan tidak mudik dengan memberdayakan/mengedepankan toga (tokoh agama)/todat (tokoh adat) dan masyarakat yang berpengaruh (influencer),” perintah Idham, Rabu (1/4).
Beberapa surat edaran dari sejumlah Kementerian dan Lembaga sempat beredar terkait kebijakan mudik. Yang teranyar dari Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ). Dalam sembilan poin rekomendasi itu, BPTJ meminta otoritas menghentikan sementara layanan angkut orang dari dan ke Jabodetabek.
Namun, rekomendasi hanya tinggal rekomendasi. Maklumat itu belum ditanggapi serius. Presiden Jokowi malah membolehkan mudik lebaran dalam rapat terbatas Kamis (2/4).
“Presiden Joko Widodo menegaskan tidak ada larangan resmi bagi pemudik lebaran Idul Fitri 2020 M/1441 H. Namun, pemudik wajib isolasi mandiri selama 14 hari dan berstatus Orang Dalam Pemantauan (ODP) sesuai protokol kesehatan (WHO) yang diawasi oleh pemerintah daerah masing-masing,” ujar Jubir Jokowi, Fadjroel Rachman dalam keterangannya.
Pengamat kebijakan publik Satria Aji Imawan menyebut kebijakan mudik sesuai PSBB sebagai kebijakan tanggung. Satu sisi Pemerintah berupaya mencegah penyebaran virus, namun di sisi lain kebijakan tegas soal pembatasan ini nihil.
“Kebijakan-kebijakan kemarin soal imbauan pun tetap gagal, angka infeksi dan meninggal tetap ada,” imbuhnya dihubungi FIN, Kamis (2/4). Tak ayal sikap pemerintah ini pun menimbulkan kebingungan, tak cuma bagi masyarakat, kepolisian pun, menurut Aji kebingungan.
Opsi karantina wilayah menurut Aji patut dipertimbangkan untuk mempertegas upaya pencegahan meluasnya wabah corona. Ia menambahkan, tak ada lagi yang dipertaruhkan Pemerintah untuk mengambil kebijakan karantina wilayah.
“Ekonomi sudah jatuh dan dengan PSBB ini ketidakpastian justru terjadi. Pemerintah Indonesia harus sadar bahwa sejauh ini yg sukses menahan corona adalah China dan itu pun dengan langkah lockdown. Indonesia tidak perlu seragam, karena karantina wilayah bisa jd opsi yang tidak meniru-niru china dan jalan tengah dari ketidakmauan pem utk lockdown,” tukasnya. (irf/gw/fin)
Sumber: www.pojoksatu.id
