iklan Walikota Tangsel Airin Rachmi Diany meninjau langsung ke Posko Gugus Tugas Covid-19 yang berada di Restoran Kampung Anggrek di Jalan Raya Viktor, Buaran, Serpong, Tangsel.
Walikota Tangsel Airin Rachmi Diany meninjau langsung ke Posko Gugus Tugas Covid-19 yang berada di Restoran Kampung Anggrek di Jalan Raya Viktor, Buaran, Serpong, Tangsel. (Mulyadi/Fajar Indonesia Network)

JAMBIUPDATE.CO, CIPUTAT – Peraturan Pemerintah telah mengeluarkan peraturan tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam rangka percepatan penanganan Covid-19. PSBB merupakan pembatasan kegiatan tertentu penduduk di dalam suatu wilayah yang diduga ada infeksi Covid-19 untuk mencegah kemungkinan penyebaran.

Terkait hal tersebut, Pemkot Tangsel belum melakukan PSBB. Walikota Tangsel Airin Rachmi Diany mengatakan, sudah meminta kepada dinas-dinas terkait untuk melakukan analisa, apakah perlu dilakukan PSBB atau tidak. “Hari ini (kemarin) kita kirim surat ke Gubernur Banten dan meminta arahan terkait PSBB, apakah perlu dilakukan di Kota Tangsel atau tidak,” ujarnya kepada Tangerang Ekspres, Senin (6/4).

Airin menambahkan, tidak mungkin melaksanakan PSBB di Jakarta saja atau di Kota Tangsel saj karena, perpindahan penduduk dan transportasi yang tentunya salah satu persyaratannya adalah menjaga ketersediaan bahan pokok dan lainnya. Sehingga perlu dikoordinasikan dengan beberapa daerah, mulai dari Banten, Jawa Barat dan Jakarta.

“Dampak positif dan negatif dari PSBB bagi daerah ya kita jalani apa yang terbaik, yakni kita jalani dari hulu dan hilir,” tambahnya.

Airin menjelaskan, cara hulu adalah dengan melakukan pencegahan seperti jaga jarak, cuci tangan, tidak keluar rumah bila tidak mendesak, pakai masker dan lainnya. Sedangkan cara hilir adalah yang Pemkot bergotong royong dengan medis untuk menyembuhkan yang sakit semaksimal mungkin.

“Kalau tidak mengajukan PSBb maka yang akan dilakukan Pemkot Tangsel adalah terus melakukan apa yang sudah kita lakukan, seperti patroli untuk membubarkan kerumunan masyarakat dan lainnya,” jelasnya

Wanita berkerudung ini menuturkan, cara hulu dan hilir harus sama-sama dilakukan dan Bappeda sedang kumpulkan kajian tersebut. Selain itu, Pemkot juga sedang mempersiapka rumah sakit darurat di kawasan pertanian terpadu (KPT) di Kawasan Tandon Ciater Serpong.

Namun, bila ada masyarakat yang menolak dan tidak sepakat ia meyakini itu karena kurang pemahaman. Pemkot terus lakukan sosialisaai sehingga apa yang dilakukan untuk menyelamatkan nyawa dan untuk kebaikan bersama. “Banyak berita hoak yang beredar sehinggamasyarakat tidak paham dan menolak,” ungkapnya.

Airin menuturkan, Puskesmas Pamulang sebagai puskeamas pendukung RSU Kota Tangsel terlah berjalan. Rumah sakit di KPF dibuat khusus untuk ODP dan belum tentu positif dan tidak sakit. Namun, dilakukan pemantauan karena ada riwayat berinteraksi dengan yang sakit.

Tak hanya itu, pemkot juga sednag mempersiapkan RS Aria sentra Medika Kedaung, Pamulang untuk menjadi RS khusus dan tidak bercampur dan akan jadi rujukan untuk atasi ODP dan PDP dan tekanan udara yg negatif.

“Ada sekitar 40 kamar dan layanan bisa lebih maksimal lebih dari RS internasional. Saya berharap RS ini segera bisa digunakan karena, RS swasta sudah penuh,” tuturnya.

Wanita berjilbab ini menuturkan, nantinya dokter yang bertugas berasal dari RS MMC Jakarta karena Pemkot sudah melakukan kerjasama. “Mudah-mudahan minggu-minggu ini RS sudah bosa digunakan,” tutupnya. (bud)


Sumber: www.fin.co.id

Berita Terkait



add images