“Di Kementerian Ketenagakerjaan misalnya, terdapat lokasi-lokasi (Balai Latihan Kerja) BLK Komunitas yang juga nanti akan di koordinasikan dengan Kementerian Desa (dan PDTT),” jelasnya.
Dia juga pun menegaskan program-program yang ada di hampir setiap Kementerian tersebut akan dikoordinasikan dan akan ditentukan jadwalnya. Sehingga masyarakat mengetahui agenda tersebut.
“Sehingga masyarakat dapat mengetahui programnya ada dimana dan kapan,” kata Airlangga.
Hal tersebut merupakan tindak lanjut intruksi Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dalam rapat terbatas “Percepatan Program Padat Karya Tunai” melalui “video conference” Jokowi meminta agar kementerian, lembaga dan pemerintah daerah dapat memperbanyak program padat karya tunai untuk membantu warga yang terdampak COVID-19.
“Saya ingin menekankan beberapa hal pertama, kepada seluruh menteri, kepala lembaga, kepala daerah agak memperbanyak program-program yang sifatnya padat karya tunai,” kata Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta.
“Ini dalam keadaan tidak normal dan masyarakat dalam posisi yang sulit oleh sebab itu memperbanyak padat karya tunai menjadi kewajiban semua kementerian, lembaga dan daerah. Kalau biasanya hanya membuat 10 sekarang 50 paling tidak 5 kali,” lanjutnya.
Tujuannya adalah agar masyarakat benar-benar merasakan dampak program tersebut. “Kalau hanya normal-normal saja gak akan ada tendangannya,” tegas Presiden.
Jokowi juga menyebutkan sejumlah Kementerian yang dapat melakukan program tersebut.
“Saya melihat beberapa kementerian memiliki program-program yang bisa dikaitkan dengan padat karya tunai, di Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), di Kementerian BUMN, saya kira bisa dipadatkaryakan,” ungkapnya.(gw/fin)
Sumber: www.fin.co.id
