Jabodetabek, lanjut Yusuf Wibisono, adalah episentrum COVID-19. Lebih dari setengah kasus infeksi virus terjadi di wilayah tersebut. Dengan posisi dan keterkaitan ekonomi sosial Jabodetabek berhubungan kuat dengan wilayah lainnya terutama Pulau Jawa.
Dengan kepadatan penduduk Jabodetabek yang tinggi di kisaran 11.100 jiwa per kilometer persegi, penyebaran COVID-19 dapat terjadi secara eksponensial. Dibutuhkan akselerasi dan penguatan kebijakan karantina di Jakarta dan wilayah sekitarnya demi melindungi lebih dari 34 juta warga di wilayah tersebut. “Kami mendorong ditetapkannya Pembatasan Sosial Berskala Besar di Jawa di luar Jabodetabek,” paparnya.
Sebelumnya, pemerintah akan menyalurkan bantuan sosial (bansos) tambahan berbentuk sembilan bahan pokok (sembako) senilai Rp600 ribu per bulan. Ini dikhususkan untuk masyarakat di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi (Jabodetabek). Selain itu, ada juga bansos tunai untuk masyarakat di luar Jabodetabek.
Bansos berbentuk sembako ini akan diberikan kepada 2,6 juta jiwa atau 1,2 juta Kepala Keluarga di DKI Jakarta. Nilainya sebesar Rp600 ribu per bulan selama tiga bulan. Total anggaran yang disiapkan Rp2,2 triliun. Kemudian, bagi wilayah Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Bodetabek), pemerintah pusat memberikan bantuan sembako senilai Rp600 ribu per bulan selama tiga bulan kepada 1,6 juta jiwa atau 576 ribu Kepala Keluarga. Total anggaran yang disiapkan Rp1 triliun.
Sedangkan untuk di luar Jabodetabek, pemerintah juga memberikan bansos tunai kepada sembilan juta Kepala Keluarga (KK). Sembilan juta KK ini merupakan warga yang tidak menerima bansos Program Keluarga Harapan (PKH) dan bansos sembako. Bantuannya senilai Rp600 ribu per bulan selama tiga bulan. Total anggarannya Rp16,2 triliun. Sebagian anggaran dana desa juga akan dialokasikan untuk bansos di desa senilai Rp600 ribu per bulan selama tiga bulan. Ini untuk 10 juta keluarga penerima dengan akumulasi anggaran Rp21 triliun.(rh/fin)
Sumber: www.fin.co.id
