JAMBIUPDATE.CO, JAMBI - Pansus 4 DPRD Provinsi Jambi melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Sarolangun dan Merangin. Di Kabupaten Sarolangun, Ketua Pansus 4 Bidang Kesejahteraan Masyarakat, Drs.H. Abdul Khafid, MM beserta anggota Pansus 4 melakukan kunjungan kerja ke Dinas Pendidikan, rombongan disambut Wakil Bupati Sarolangun Bapak H. Hilalatil Badri, Asisten 2, Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Dinas kesehatan, Kepala Rumah Sakit Umum, dan beberapa OPD lainnya.
Ketua Pansus IV Drs H. Abdul Khafid,MM mengatakan, Kunjungan Pansus 4 DPRD Provinsi Jambi ini dalam rangka mengkonfirmasi dan menindaklanjuti Laporan Keterangan pertanggung jawaban (LKPJ) Gubebernur Jambi bidang Kesejahteraan Rakyat tahun 2019.
“Khususnya realisasi Bantuan Anggaran dari Pemerintah Provinsi Jambi kepada Dinas Pendidikan, dan Kesahatan, di Kabupaten Sarolangun dan Merangin,” ujarnya.
Dalam petemuan rersebut, kata Ketua Pansus 4, pihaknya mendengarkan masukan dari Pemerintahan Kabupaten Sarolangun terkait persoalan pendidikan tingkat SMA/SMK.
“Seperti masalah Infrastruktur pendidikan, dan proses penentuan Kepala sekolah yang telah dilakukan pada tahun 2019,” jelasnya.
Setelah melakukan kunjungan ke ke Kabupaten Sarolangun, Pansus 4 juga melakukan Kunjungan ke Kabupaten Merangin. Drs H. Abdul Khafid,MM kembali menyampaikan bahwa, kunjungan ke Kabupaten Sarolangun dan Kabupaten Merangin ini dalam rangka untuk melihat secara langsung kondisi real atas dana Bantuan dari Pemerintah di Provinsi Jambi pada tahun anggaran 2019 terhadap kedua kabupeten tersebut.
“Hal ini sebagai tindak lanjut pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Jambi Tahun 2019,” ujarnya.
Dia menambahkan, setelah melakukan peninjauan, masih banyak seolah maupun keluhan dari masyarakat maupun Pemerintah Kabupaten terkait, pembanggunan Infrastruktur Pendidikan yang belum merata.
“Kita juga mendapatkan beberapa masukan dari Pemerintah Daerah, dalam hal ini Pemerintah Kabupeten Sarolangun mulai dari tentang Perlunya UPTD Dinas Pendidikan di Kabupeten, Sistem kordinasi dan peran Pemda KAB/Kota terhadap SMA dan SMK yang belum maksimal,” ujarnya.
Masalah lain kata Khafid, respon RSUD Provinsi terhadap rujukan dari RSUD Kabupaten yang kadang kesulitan mendapatkan kamar di RSUD Raden Mataher.
“Terkait persolaan ini, Pansus dalam waktu dekat akan mengkonfirmasi kepada OPD terkait di Provinsi Jambi,” pungkasnya. (fth)
