JAMBIUPDATE.COM, MUARASABAK - Pendistribusian bantuan Jaring Pengaman Sosial (JPS) dari Pemerintah Daerah Tanjung Jabung Timur (Tanjabtim), telah didistribusikan di masing-masing desa dalam Kecamatan Mendahara.
Desa Merbau contohnya, ada sebanyak 143 paket bantuan JPS yang diterima untuk masyarakat tidak mampu yang terdampak virus Corona secara ekonomi.
Kepala Desa Merbau, Amiruddin menjelaskan, setelah tim kabupaten mendistribusikan bantuan tersebut, pihaknya langsung menyalurkan ke setiap Dusun, untuk dilanjutkan kepada masyarakat.
"Kenapa penyalurannya langsung dikoordinir dusun, karena untuk menghindari berkumpulnya masyarakat di desa dengan jumlah banyak. Disamping jarak tempuhnya yang cukup jauh, kondisi jalan juga tidak begitu baik, apalagi saat musim hujan. Makanya lebih efektif jika penyerahannya ditingkat Dusun," jelasnya.
Dari 143 paket JPS di Desa Merbau, masyarakat penerimanya tersebar di setiap dusun. Dengan rincian 15 paket untuk Dusun Makmur, 37 paket Dusun Hidayah, 23 paket Dusun Ria I, 23 paket Dusun Ria II, 21 paket Dusun Wijaya I dan 24 paket Dusun Wijaya II, totalnya 143 paket.
Untuk penerima ditetapkan berdasarkan Musyawarah Desa Khusus (Musdessus) yang dilaksanakan pada 15 April lalu. Dimana sebelum Musdessus, semua wilayah melakukan pendataan masyarakat kurang mampu atau yang terdampak Covid-19. Kemudian nama-nama tersebut diputuskan didalam Musdes.
Penerima ini katanya, tentu diluar penerima Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang kesemuanya bersumber dari APBN serta bukan penerima BLT yang bersumber dari Dana Desa.
"Bantuan JPS ini bersumber dari APBD kabupaten. Bantuannya dalam satu paket berupa Beras 20 Kg, Mie Instan 1 dus, Minyak goreng 2 Kg, Gula Pasir 3 Kg dan Susu manis 2 kaleng, dan bantuan ini akan diberikan selama 3 bulan, terhitung bulan April ini," jelasnya.
Makanya, dalam penyaluran ini tentu harus difahami, bisa saja masyarakat yang tidak mampu tidak mendapatkan bantuan JPS karena telah diakomodir pada bantuan lainnya seperti BLT pusat atau BLT DD. Hanya saja, saat ini belum ada informasi kapan BLT pusat akan digulirkan.
"Tapi saya kira akan digulirkan dalam waktu dekat, karena segala kelengkapan administarsi telah kami lengkapi dan kami serahkan ke Dinas Sosial Kabupaten untuk dilanjutkan ke Pusat," ungkapnya.
Sementara, lanjutnya, untuk DD belum digulirkan karena perusahaan haknya masih akan melihat berapa yang diakomodir melalui BLT pusat. Artinya, jika dari data hasil Musdesus kemarin ada masyarakat kurang mampu atau terdampak Covid-19 tidak tercoper, akan dimasukan dalam penerima BLT DD.
"Disamping saat ini juga tim relawan masih melakukan pendataan jikalau masih ada masyarakat terdampak Covid-19 yang belum terdata," terangnya.
Untuk penentuan penerima BLT DD nantinya akan melalui Musdes. Pada Musdes itu nantinya akan disepakati nama-nama yang belum mendapatkan bantuan. Penetapan penerima BLT DD tentunya mengacu pada aturan yang ada. Begitu juga teknis penyalurannya.
"Harapannya dengan adanya Bantuan baik itu yang bersumber dari Pusat, kabupaten dan DD, tidak ada lagi masyarakat yang terdampak Covid-19 tidak mendapatkan bantuan," tandasnya.(lan)
