JAMBIUPDTE.CO, JAMBI - Pedagang baju dan sembako di pasar kalangan (mingguan) mengadu ke DPRD Provinsi Jambi. Mereka protes akses masuk ke Tanjabtim dilarang.
Ini tampak pada Selasa (5/5) pedagang menyambangi gedung DPRD Provinsi Jambj di kawasan Telanaipura Kota Jambi.Mereka menyebut jika tak berjualan, mereka tak bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari.
Salah satunya pedagang kalangan Niza yang mengaku berjualan pakaian, sudah dua bulan ini tak bisa masuk ke kabupaten Tanjab Timur. Padahal, dirinya sendiri sudah cukup lama berjualan di pasar kalangan yang ada di Jambi.
Kata Niza, yang menjadi persoalan saat ini, para pedagang asal Kota Jambi tak bisa masuk ke wilayah atau kabupaten Tanjab Timur, sementara para pedagang Tanjab Timur bisa masuk ke dalam Kota Jambi.
"Kami minta bagaimana supaya bisa masuk ke tempat jualan saya," kata Niza saat menyampaikan pendapatnya di ruang rapat DPRD Provinsi Jambi, (5/5) siang.
Menurutnya, jika warga asli Provinsi Jambi masih bisa masuk, selagi kondisi badan dan suhu tubuh dalam keadaan sehat. "Kami pedagang pakai, bahkan yang sembako dan sayur kemarin, kami di suruh putar balik," tambahnya.
Kata Niza, jika dirinya tak bisa berjualan maka segala kebutuhan dan penunjang rumah tangga tak bisa tercukupi. Kata dia, saat Covid-19 ini, anak-anak yang belajar di rumah harus butuh kuota. "Biaya kami semakin besar, namun bagaimana kami bisa beli kuota kalau kami tidak bisa jualan," sebutnya.
Kemudian, Yani warga Mayang, Kota Jambi yang berjualan sayur di Kabupaten Tanjab Timur mengatakan, bahwa untuk saat ini di Kabupaten Tanjab Timur tidak boleh masuk orang lain masuk.
"Yang boleh berjualan di sana hanya yang KTP setempat, kalau KTP nya diluar Kabupaten Tanjab Timur gak boleh pak," sebutnya depan Ketua DPRD Provinsi Jambi.
Kemudian, menurutnya ini tidak ada keadilan, semenjak adanya rumor Kota Jambi telah masuk dalam zona merah, warga Kota Jambi tak diperbolehkan untuk masuk ke Tanjab Timur, semntara warga Tanjab Timur bisa masuk ke Kota Jambi.
"Kami dilarang masuk, tapi mereka bebas untuk keluar dan masuk kota Jambi," tambahnya.
Selain itu, Husin seorang pedagang sembako mengatakan, dengan kejadian tersebut mengalami kerugian yang lumayan besar. Sehingga dirinya berharap kepada pemerintah Jambi untuk mengupayakan para pedagang agar tetap berjualan.
"Yang jelas kami kehilangan omset Rp 10 juta lebih perhari, cuma ini tergantung pasarnya juga," kata Husin.
Sementara itu, Ketua DPRD Provinsi Jambi Edi Purwanto menyebut ada sekitar 300 orang yang mengalami kesulitan untuk berjualan. Memang secara kasat mata mereka memiliki kebutuhan yang cukup. Namun, untuk pedagang kain, yang sudah membeli persiapan untuk lebaran sehingga tak lagi memiliki modal.
"Ini akan kita diskusikan lagi dan akan kita upayakan, seperti anak mereka yang akan membayar SPP, apakah bisa di gratiskan atau bagaimana nanti kira diskusikan juga," kata Edi.
Kemudian untuk pedagang sembako, Edi akan mencoba untuk menghubungi Pemerintah Daerah setempat, pasalnya, dalam peraturan Kementrian, untuk sembako di perbolehkan masuk karena ini kebutuhan pokok.
"Tentu ini otoritasnya ada di Kabupaten, kalau bisa kabupaten itu memberikan jarak untuk berjualan dan ini adalah inovasi baru," tandasnya. (aba)
