iklan Ketua DPRD Sarolangun Temui Dirjen Imigrasi Kemenkumham
Ketua DPRD Sarolangun Temui Dirjen Imigrasi Kemenkumham (Istimewa)

JAMBIUPDATE.CO, SAROLANGUN – Terkait adanya usulan dari Pemkab Sarolangun, untuk mendirikan Kantor Unit Kerja Keimigrasian (KUKK) di Sarolangun, Ketua DPRD Sarolangun Tontawi Jauhari, melakukan audiensi bersama Dirjen Imigrasi Kementrian Hukum Ham (Kemenkumham) di Jakarta, Jumat (10/7).

Saat dikonfirmasi, Ketua DPRD Sarolangun Tontawi Jauhari mengatakan, bahwa dalam audiensi tersebut, Dirjen Imigrasi Kemenkumham merespon dengan baik terkait pengusulan kantor unit kerja Keimigrasian tersebut, dan jika tidak ada aral melintang, tim dari Dirjen Imigrasi akan turun ke Kabupaten Sarolangun dalam rangka melakukan pengecekan lokasi.

“Alhamdulillah, direspon dengan positif. Insa allah dalam waktu dekat ini tim Dirjen imigrasi akan turun ke sarolangun dalam rangka cek lokasi dan secepatnya akan diberikan izin dan akan dibangun KUKK,” katanya.

Selain itu, kata Tontawi, memang untuk mendirikan kantor UKK tersebut harus mendapatkan rekomendasi dari Dirjen Imigrasi Kemenkumham. Sebelumnya, usulan tersebut disampaikan secara surat resmi yang dilayangkan oleh Pemkab Sarolangun pada tanggal 16 April 2020 yang lalu.

Katanya, usulan tersebut mendapatkan persetujuan dari Kakanwil Kemenkumham Provinsi Jambi Agus Nugroho Yusuf, yang ditindaklanjuti dengan menyurati Dirjen Kemenkumham RI di Jakarta pada tanggal 11 Mei 2020, agar mengeluarkan rekomendasi terkait pembentukan usulan tersebut.

Maka dari itu, Katanya, audiensi bersama Dirjen Kemenkumham sebagai bentuk keseriusan dukungan DPRD Sarolangun dalam membentuk kantor unit kerja Keimigrasian tersebut.

“Kita melakukan rehab bangunan balai sidang kantor Kemenkumham di pasar Sarolangun, menyiapkan ATK dan meubeler kantor, menyediakan jaringan listrik, air, dan telepon, menyediakan jaringan internet (fiber optik), menyediakan kendaraan operasional dan rumah dinas,” ujarnya.

Katanya, pemenuhan sarana dan prasarana tersebut akan dimulai dengan menggunakan APBD Perubahan tahun 2020 dan APBD Sarolangun tahun 2021.

“Kita harap dengan terbentuknya Kantor UKK ini tentunya salah satu manfaatnya, masyarakat sarolangun mengurus paspor tidak harus jauh-jauh lagi, sudah bisa di sarolangun, itu harapan kita,” pungkasnya.(hnd)


Berita Terkait



add images