Banggar juga minta Silpa yang tersedia diarahkan dan dimanfaatkan untuk kepentingan ekonomi kerakyatan, bidang kesehatan, bidang pendidikan, bidang pertanian, bidang sarana dan prasarana serta bidang berskala prioritas lainnya.
Terakhir, Banggar juga melaporkan bahwa peningkatan pengangguran terbuka di Provinsi Jambi pada Agustus 2019 mencapai 4,19 persen, atau meningkat 0,33 persen jika dibandingkan dengan keadaan Agustus 2018 yang mencapai3,86 persen.
Hal tersebut menunjukkan minimnya akses pekerjaan menjadi satu problem kerentanan bagi masyarakat sehingga terjerembab dalam zona kemiskinan. Sebab itu Banggar DPRD merekomendasikan agar pemerintah daerah melalui APBD di tahun mendatang mampu membuka akses di bidang ketenagakerjaan khususnya investasi padat karya yang mampu menampung tenaga kerja dari masyarakat lokal dan meningkatkan pembangunan di bidang ekonomi kreatif.
Selaras hal tersebut, Pemprov Jambi harus memberi perhatian serius terhadap Balai Latihan Kerja (BLK) sekaligus terintegrasi dengan mutu serta keterampilan yang dihasilkan oleh satuan pendidikan SMK di Provinsi Jambi sebagai ujung tombak mencetak tenaga kerja yang siap menempuh pasar kerja yang kompetitif. (adv)
