Jika DPR hanya mempertimbangkan agar kluster pandemi tidak menyebar, di tingkatan sekolah dasar, tentu harus ada formula yang ketat.
”Dari mulai masuk sekolah, sampai pulang dicek. Ini tugas utama. Protokol kesehatan juga menjadi hal yang paling dominan dalam tatanan pendidikan. Sampai kapan kita terbelenggu dengan kondisi ini,” jelas Maruly.
Ditambahkannya, pemerintah telah menyosialisasikan tatanan hidup baru atau yang disebut new normal. Dan ini harus dimaknai mendasar. ”Kalau kita terus tunduk dengan bahaya pandemi ini, jelas semua sektor sulit bangkit. Kasian para guru, kasihan anak didik. Kuncinya jalankan protokol kesehatan, mudah-mudahan semua baik,” timpalnya.
Terpisah, Pengamat hukum dari Universitas Padjadjaran, Dea Tunggaesti, menyatakan, Indonesia patut bangga karena siap dan berperan penting dalam pembuatan vaksin untuk melawan Covid-19, namun hal-hal terkait peraturan pendistribusian terhadap vaksin Covid-19 juga harus diperhatikan.
”Sembari berjalannya penelitian dan proses pembuatan, sebaiknya kementerian terkait sudah mulai bersiap untuk menyusun peraturan terkait pendistribusian dan kriteria target vaksin ini. Dengan adanya payung hukum yang jelas akan meminimalkan masalah hukum ke depan,” jelas Dea dalam keterangan tertulisnya.
Menurut dia, semua pihak ikut terpacu menghasilkan vaksin yang ampuh untuk melawan Covid-19, lalu menjadi tugas pemerintah memastikan semua warga bisa memperoleh secara mudah dan sekaligus menjamin keaslian produk.
”Saya mendengar pemerintah akan membeli vaksin itu, lalu dibagi gratis ke masyarakat. Jika rencana ini dilaksanakan, tentu bagus sekali. Kita harus mendukung,” kata doktor ilmu hukum dari Universitas Padjadjaran ini.
Jika digratiskan tak ada lagi isu soal biaya yang harus dibayarkan warga untuk memperoleh vaksin, namun tinggal urusan distribusinya. ”Kita harus mulai memikirkan persoalan distribusi ini. Supaya tidak menimbulkan chaos dan kegaduhan baru di masyarakat. Karena, untuk awalnya, pasti jumlah vaksin tidak bisa langsung sebanyak rakyat Indonesia. Mau tak mau, harus dibuat prioritas,” katanya.
