iklan

JAMBIUPDATE.CO, JAMBI-Anggota Komisi IX DPR RI yang membidangi Kesehatan Sutan Adil Hendra (SAH) melakukan Kunjungan Kerja Spesifik dalam rangka Pemantauan Penanganan Covid-19 dan Pelaksanaan New Normal di Provinsi Jambi sekaligus penyerahan bantuan paket sembako kepada masyarakat.

Menurut Anggota Fraksi Partai Gerindra DPR tersebut Percepatan Penanganan Covid-19 memerlukan pendampingan keuangan agar penggunaan anggaran hasil pengalihan (refocusing) kegiatan dan realokasi anggaran daerah menjadi tepat.

“Dalam pelaksanaan penanganan ini, baik dari kesehatan, jaring pengaman sosial, maupun stimulus ekonomi, dari awal perencanaan mendapat pendampingan,” ungkap legislator yang dijuluki Bapak Beasiswa Jambi tersebut. 

Dalam hal ini, SAH meminta agar realisasi anggaran penanganan Covid-19 mendapat pendampingan itu dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Dimana hal ni dimaksudkan agar terjadi percepatan penangan Covid-19 oleh Gugus Tugas Covid-19 memiliki langkah yang tepat.

Pendampingan menurutnya bisa dimulai dengan menggelar rapat secara daring dengan ketiga lembaga tersebut. Selain melalui telekonferensi, pendampingan melalui group WA untuk konsultasi secara intens. 

“Semua pihak bisa bertanya langsung dan mendapat pendampingan. Termasuk hal yang bersifat strategis dan teknis,” ungkapnya.

Terkait penggunaan dana penanganan Covid-19, SAH menyatakan beberapa diantaranya adalah untuk membiayai yang pasien Covid-19 di rumah sakit, karantina, dapur umum, dan tim lapangan.

Dalam kesempatan itu, SAH mendorong pemerintah daerah bisa membuat detail 43 macam sasaran penerima manfaat bantuan, dengan melakukan pembaruan data kemiskinan yang tidak ada di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), yang kemudian dimasukkan ke dalam sasaran penerima jaring pengaman sosial.

"Salah satu kunci dalam penanganan Covid-19 adalah berbasis data yang baik dan tidak duplikasi, sehingga bantuan bisa tepat sasaran, termasuk dalam vaksinasi Covid 19 nanti, sehingga tidak ada tumpang tindih," pungkasnya.  (pas)


Berita Terkait



add images