JSMBIUPDATE.CO, JAKARTA – Para pendiri dan senior Partai Demokrat memberikan respon mengenai adanya gerakan pengambilalihan Demokrat secara paksa.
Mantan Ketua Komisi Pengawas Partai Demokrat Ahmad Yahya mengatakan pernyataan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhiyono (AHY) yang melibatkan pihak eksternal partai adalah langkah tidak tepat.
“Untuk meluruskan pernyataan AHY yang melibatkan eksternal adalah tidak tepat, padahal ini urusan internal partai,” kata Ahmad Yahya saat membacakan sikap pendiri dan senior Partai Demokrat dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (2/2).
Dia menjelaskan, para pendiri dan senior Partai Demokrat telah mendengarkan dan mengkaji pengaduan serta keluh kesah kegundahan maupun kekecewaan para kader di daerah terkait pelaksanaan Kongres Demokrat pada Maret 2020.
Menurut dia, para kader menilai Kongres tersebut menghasilkan demokrasi semu, cacat hukum karena tidak sesuai dengan Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat
“Tidak memenuhi tata cara Kongres partai, tidak ada LPJ (Laporan Pertanggungjawaban), terkesan kongres jadi-jadian, pengangkatan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono dipaksakan,” ujarnya.
Ahmad Yahya mengatakan, para senior Demokrat juga menerima aduan selama kepemimpinan AHY, DPP Partai Demokrat meminta dan memungut iuran dari tiap fraksi di DPD dan DPC Demokrat di daerah sehingga menambah beban partai di daerah.
Dia menilai langkah tersebut sebelumnya tidak pernah terjadi di era Ketua Umum Partai Demokrat sebelumnya yaitu Budi Santoso, alm Hadi Utomo, dan Anas Urbaningrum.
“Lalu proses penentuan pasangan calon kepala daerah di provinsi, kabupaten/kota yang diusulkan Demokrat pada era Ketua Umum sebelumnya, diserahkan penuh kepada pengurus DPD dan DPC. Namun saat ini sepenuhnya ditarik ke DPP dan tidak memperhatikan usulan atau aspirasi daerah khususnya kabupaten/kota,” katanya.
