iklan

JAMBIUPDATE.CO, JAMBI- Kasus yang menjerat Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tebo, Syamsu Rizal masih berproses. Soalnya Kejaksaan Negeri (Kejari) Tebo masih menunggu putusan kasasi yang diajukan ke Mahkamah Agung (MA).

Kasasi itu di lakukan karena Kejari Tebo berpendapat ada beberapa kekeliruan yang dilakukan majlis hakim dalam menilai fakta persidangan. Terutama terkait penilaian alat bukti oleh majlis hakim.

Kasi Pidum Kejari Tebo, Yoyok Ado Saputra mengatakan, pihak masih menunggu putusan kasasi MA. "Belum keluar, kita masih menunggu putusan MA," kata Yoyok, Selasa (8/3).

Yoyok menyebutkan, apabila hasil kasasi itu sudah keluar, maka pihaknya akan segera merilis putusannya. "Nanti akan kita rilis putusannya," ungkapnya.

Sebelumnya, Kejari Tebo Imran Yusuf mengatakan, dalam persidangan pihaknya berpendapat bahwa ada beberapa kekeliruan yang dilakukan majelis hakim. "Yang paling urgen, penilaian alat bukti yang dilakukan majelis hakim kita berbeda pendapat," kata dia.

"Majelis hakim berpendapat pembuktian alat bukti adalah (hanya) pembuktian alat bukti formil. Sedangkan kita ketahui asasnya untuk persidangan pidana itu adalah pembuktian materil," tambah Imran.

Diungkapkan Imran, pada persidangan putusan majelis hakim mengatakan alat bukti yang diajukan tidak sah. Seperti bukti elektronik atau SMS yang ada di handphone terdakwa.

"Itu Terdakwa sendiri yang menyerahkan ke penyidik dan Terdaka menyatakan itu benar," kata Imran.

Ada perbedaan sudut pandang antara penuntut umum dengan majelis hakim. Dimana, barang bukti yang dianggap tidak sah seperti rekening koran.

Majelis hakim berpedapat, rekening koran bisa didapat harus sezin OJK. Namun menurut Imran, rekening koran itu diserahkan sendiri oleh Terdakwa.

"Kalau alat bukti itu dinilai menurut kami sangat tidak yuridis jika dipandang Terdakwa ini tidak melakukan perbuatan," kata Imran.

Pada waktu persidangan, kata Imran, terdakwa Syamsu Rizal mengakui diri punya lahan. "Kami tidak akan berdebat lebih jauh. Kita akan coba yuridisnya. Dituangkan di memori. Kami harap hakim agung bisa menilainya lebih objektif," kata Imran.


Berita Terkait



add images