JAMBIUPDATE.CO, JAMBI - Kebutuhan Orang Rimba (Jambi) dan Orang Talang Mamak (Riau) akan pendidikan semakin meningkat, bukan sekedar mampu membaca, menulis, dan berhitung saja namun sampai pada tahap pengembangan soft skill dan hard skill untuk bisa bersaing layaknya masyarakat lain.
Salah satu kendala dalam memenuhi kebutuhan bidang pendidikan bagi masyarakat adat tersebut yaitu keterbatasan kapasitas tenaga pendidik sekolah adat yang umumnya merupakan masyarakat dari luar masyarkat adat dalam memahami budaya Orang Rimba dan Orang Talang Mamak.
Dalam rangka meminimalisir permasalahan yang dialami oleh Tenaga Pendidik Sekolah Adat, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi cq. Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan YME dan Masyarakat Adat bekerja sama dengan Komunitas Konservasi Indonesia Warsi (KKI-Warsi), Jambi melaksanakan kegiatan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Tenaga Pendidik Sekolah Adat di Jambi dan Riau dalam rangka memberikan layanan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan dan budaya Orang Rimba (Jambi) dan Orang Talang Mamak (Riau) pada tanggal 14 – 16 Juni 2022 di Alam Sebapo, Kabupaten Muaro Jambi, Jambi
Kegiatan ini menghadirkan para pakar di bidang pendidikan yaitu Muhammad Toha, S.Ag (Founder, Trainer dan Penulis SB3 dan Rahmi, S.Ag (Ketua Yayasan Rumah Baca Indonesia) dan diikuti oleh fasilitator pendidikan, kader/guru rimba, kader Talang Mamak, guru PKBM dan guru honorer dari pemerintah dan dari berbagai sekolah adat binaan KKI Warsi di wilayah Jambi dan Riau.
Dalam sambutannya, Robert Aritonang selaku Manager of Conservation and Marginal Indigenous Tribes Program KKI Warsi, menekankan bahwa kita pantas sangat bersyukur karena Direktorat KMA sudah memberikan perhatian yang sangat besar bersedia mendukung Pelatihan Pengembangan Kapasitas Tenaga Pendidik ini.
Ini merupakan kesempatan yang sangat langka, kita diberikan perhatian yang sangat kuat dari Kemdikbud untuk Pendidikan masyarakat Adat. Pendidikan merupakan suatu kunci kemajuan peradaban suatu bangsa. Zaman berubah, kemajuan terus berputar, Masyarakat adat mau tidak mau harus lebih ekstra mengejar ketertinggalan tersebut jika kita ingin maju dan ingin setara.
Selain itu, beliau juga menekankan bahwa peran Fasilitator, Guru-guru dan Kader Pendidikan pendidikan merupakan ujung tombak dalam memebrikan layanan Pendidikan kepada Masyarakat Adat, khususnya bagi Orang Rimba dan Orang Talang Mamak. Untuk itulah perlu adanya dukungan dan kolaborasi dari berbagai pihak terutama pemerintah untuk mencapai hal tersebut.
Hal ini senada dengan pesan yang disampaikan Endah Budi Heryani, S.S., M.M selaku Plt. Kasubbag Tata Usaha Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan YME dan Masyarakat Adat. Menurutnya, peningkatan kapasitas tenaga didik sekolah adat mutlak diperlukan dalam rangka pemenuhan layanan pendidikan yang optimal dan sesuai kebutuhan dan budaya peserta didik sekolah adat.
Untuk itulah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi saat ini sedang menyusun Standar Kompetensi Khusus (SKK) Fasilitator Pendidikan Adat yang diharapkan dapat menjadi jawaban atas berbagai permasalahan terkait kompetensi tenaga pendidik/fasilitator pendidikan masyarakat adat.
Gentar (Orang Rimba Sekolah Adat Sako Nini Tuo, Tebo): Terimo kasih kepada Kemdikbud sudah menyelenggarakan pelatihan ini. Dengan adanya pelatihan ini kami sebagai kader Pendidikan di Masyarakat Adat memililiki kemampuan pedagogi dan memperkaya metode mengajar sehingga memepermudah kami dalam mengajar anak-anak kami. Harapannya kedepan para pihak terutamam pemerintah mendukung Orang Rimba dalam mengakses layanan Pendidikan lanjutan (formal). Bangunkan rumah sekolah dengan sitem kelas jauh (Khusus kelompok Makekal Hilir).
Samsiyar (Orang Talang Mamak, Sekolah Adat Datai, Inhu): Kami berterima kasih kepada Kemdikbud sudah mengundang kami ikut pelatihan ini. Dengan adanya pelatihan ini kami bisa memabantu anak-anak bisa cepat membaca. Harapannya Kami ingin pendidikan anak-anak kami lebih maju, semakin banyak para pihak yang peduli dan mendukung Pendidikan kami terutama dukungan dari pemerintah. (*)
