JAMBIUPDATE.CO, JAMBI- Forum Komunikasi Paguyuban Mahasiswa (FKPM) Provinsi Jambi menggelar dialog terbuka dalam upaya mempertanyakan kembali kebijakan jam operasional angkutan batu bara, Jumat malam (17/6) kemarin.
Dalam dialog yang digelar di Plat BH Kopi itu hadir para Ketua dari masing-masing paguyuban. Diantaranya Ketua Himakoja, Ketua IKMM, Presiden HIMSAK, Ketua HMPM, Ketua HIMATARA, Ketua HIMAPSI, Ketua HMPJ, Ketua HIMSAR, Ketua AMP Jambi dan Ketua HIMASTE.
Dialog ini menghadirkan narasumber dari Pemerintah Provinsi Jambi, Kadis Perhubungan Ismed Wijaya dan Kadis PUPR M Fauzi. Hadir juga Wadirlantas Polda Jambi, AKB M Lutfi.
Kepala Dinas Perhubungan, Ismed Wijaya tidak menampik saat ini masih ada angkutan batu bara yang melanggar jam operasional. Karena itu, pihak perusahaan tambang diharapkan lebih terdepan untuk patuh terhadap jadwal lalu yang sudah di sepakati sebelumnya.
“Sampai saat ini belum ada satupun perusahaan tambang yang mau membangun jalur khusus batubara. Padahal harusnya sudah harus tersedia jalur khusus tersebut," katanya.
Disisi lain, Kepala Dinas PUPR Provinsi Jambi M Fauzi menyebutkan, bahwa pihaknya saat ini konsen terhadap angkutan batu bara. Koordinasi sudah dilakukan dengan Dinas Ketenagakerjaan agar para supir juga harus dilindungi dan diasuransikan.
“Saat ini kita juga fokus terhadap persoalan truk angkutan batubara,perihal kendala sejauh ini tidak ada kesulitan karena semua sudah ada fungsi dan tugas masing-masing," ungkapnya.
Wadirlantas Polda Jambi, AKBP M Lutfi menyampaikan, agar masyarakat tidak segan-segan melaporkan para supir nakal yang melanggar jam operasional. Laporan itu bisa disampaikan dengan menghubungi nomor bantuan polisi.
“Bagi siapa saja yang melihat melihat truk angkutan batu bara melintas diluar jam operasional langsung saja laporkan. Bukan hanya untuk laporan truk batubara, bisa juga laporan terkait perjudian, geng motor, begal, kemacetan ataupun kecelakaan lalulintas," pungkasnya. (aiz)
