JAMBIUPDATE.CO, JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati membuka konsekuensi apabila kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) tidak dilakukan.
Sebab, berdasarkan perhitungan Sri Mulyani anggaran subsidi tahun ini harus ditambah Rp 195,6 triliun dari total subsidi sebesar Rp 502 triliun.
"Total anggaran subsidi dan kompensasi tahun ini bisa tembus hingga Rp 698 triliun," ujar Sri Mulyani dalam Konferensi Pers Tindak Lanjut Hasil Rakor Kemenko Perekonomian terkait Kebijakan subsidi BBM, Jumat (26/8).
Eks Direktur Pelaksana Bank Dunia itu menyebut jika Rp 195,6 triliun tidak disediakan pada tahun ini maka ditagih pada APBN 2023.
Pasalnya, di tahun depan pemerintah sedang berusaha menyehatkan APBN dan mengembalikan defisit untuk kembali ke tiga persen dari PDB.
Artinya, anggaran subsidi yang ditargetkan Rp 336,3 triliun di 2023 akan hilang separuhnya hanya untuk membayar tagihan tahun ini.
“Rp 195,6 triliun itu memakan lebih dari separuh anggaran subsidi dan kompensasi tahun depan yang kita anggarkan Rp 336,3 triliun. Pasti anggaran subsidi di 2023 akan tidak cukup, dan menimbulkan persoalan sama lagi,” kata Sri Mulyani.
Oleh karena itu, Sri Mulyani khawatir jika tidak ada penyesuaian harga BBM dan tambahan anggaran subsidi dan kompensasi BBM di tahun ini akan menimbulkan efek buruk ke depannya.
Lebih lanjut, Sri Mulyani memperhitungkan tambahan penerimaan negara dalam Perpres 98/2022 sebesar Rp 420 triliun pada tahun ini hanya digunakan untuk menambah anggaran subsidi energi saja.
“Penerimaan negara Rp 420 triliun akan dipakai semua untuk subsidi energi, Pertalite, Solar, LPG 3 kilogram, dan listrik. Itu tidak akan mencukupi seluruh windfall profit karena dipakai semua dan akan habis,” ungkapnya.
