JAMBIUPDATE.CO, JAMBI - Dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Ahli Gubenur Jambi, Pemerintah Provinsi Jambi melaksanakan rapat koordinasi dan evaluasi terkait optimalisasi komoditas ekspor Provinsi Jambi pada hari Kamis, 27 Oktober 2022, dengan 3 nara sumber yaitu Kepala Balai Karantina Pertanian Kelas 1 Jambi Bapak KADIN Provinsi Jambi, Dinas Perindag, Dinas Perkebunan, Dinas TPHP, Dinas Kehutanan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Perhubungan, Dinas ESDM, BPKPD, dan Bidang PSDA Bappeda Provinsi Jambi.
Balai Karantina Pertanian memaparkan terkait peran karantina jambi dalam mendukung program optimalisasi komoditas ekspor Provinsi Jambi, yaitu diantaranya Karantina adalah bagian dari sistem perlindungan kesehatan hewan, tumbuhan, lingkungan, dan sumber daya alam hayati (IAS, SDG, PRG, TSL, dan Agen Hayati), sebagai economic tools (akselerasi ekspor, implementasi teknis, dan penerapan SPS), dan sebagai bagian dari sistem pengawasan keamanan pangan, pakan dan perlindungan terhadap bioterorisme.
Dalam paparannya, kinerja ekspor Provinsi Jambi hingga September 2022 telah melakukan pengiriman sebanyak 1.540 frekuensi pengiriman ke 44 negara tujuan dengan volume ekspor sebesar 1.018.014 Ton dengan nilai ekspor sebesar Rp 3,947 Trilyun.
Pelindo Regional 2 Jambi, Ervin Bayu Sanjaya mengatakan bahwa untuk saat ini Pelindo sudah berusia 1 tahun pasca merger, dimana Pelindo telah mengelola 94 pelabuhan yang berada di 32 provinsi.
Adapun untuk bisnis inti terbagi menjadi 4 klaster bisnis yaitu Klaster Petikemas, Klaster Non Petikemas, Klaster Logistik & Pengembangan Daerah Pesisir (Hinterland), Klaster Kelautan, Peralatan, & Pelayanan Pelabuhan.
Dalam memacu pertumbuhan ekspor, Pelindo telah melakukan beberapa upaya untuk menurunkan cost logistic di pelabuhan yaitu diantaranya melakukan percepatan digitalisasi pelabuhan (penerapan Vessel Traffic System (VTS), Vessel Management System (VMS), Control Tower, Auto Gate, e-Billing System, dll) agar seluruh proses kegiatan layanan operasional terpantau secara transparan, proses lebih cepat, meminimalisir tatap muka, dan juga sebagai fungsi kontrol SLA/SLG layanan operasional, ujar Ervin Bayu Sanjaya.
Selain itu, performansi kinerja operasional bongkar muat terus dijaga dan ditingkatkan, hal ini dapat dilihat dari kinerja pelayanan petikemas dimana realisasi B/C/H (Box Crane per Hour) lebih tinggi dari target yang telah ditetapkan, begitu pula kinerja pelayanan non petikemas, T/G/H (Ton Gang per Hour) juga melebihi target.
“Bilamana kegiatan operasional bongkar muat semakin cepat, maka port stay kapal di pelabuhan semakin pendek, dan ini berarti shipping lines akan mendapatkan efisiensi waktu dan biaya, yang diharapkan dapat me-reduce cost logistic,”imbuh Ervin Bayu Sanjaya.
Untuk biaya-biaya yang lain, seperti biaya angkutan darat (trucking) dari gudang ke pelabuhan atau sebaliknya, diperlukan keseragaman aturan biaya karena masih adanya ketergantungan sama owner/pemilik kendaraan, jarak tempuh, kemacetan, dan biaya BBM yang meningkat.
